CILEGON, SSC – Polemik Pembangunan Pelabuhan Warnasari masih dibahas di tatanan legislatif Kota Cilegon. Bahkan polemik tidak kian mereda saat munculnya surat PT Krakatau Steel menolak desain Pelabuhan Warnasari pada Rencana Induk Pelabuhan (RIP) yang akan dibangun PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM).
Ditengah upaya PCM mempertanyakan surat penolakan tersebut dengan pertemuan di KSOP Banten, Belum lama ini, KS beralasan menolak RIP karena akan melakukan reklamasi lahan anak perusahaan serta membangun dermaga/pelabuhan. Di mana lokasinya persis beririsan dengan lahan Pelabuhan Warnasari yang akan dibangun PCM.
Mengenai hal ini, Wakil Ketua I DPRD Kota Cilegon, Hasbi Sidik mempertanyakan mengapa penolakan KS baru muncul belakangan saat PCM ingin membangun Pelabuhan Warnasari dengan pihak swasta.
Politisi Partai Gerindra ini mengaku, sebelumnya sempat melakukan cross check langsung dengan berkomunikasi dengan jajaran KS soal polemik tersebut. Kata Hasbi, KS awalnya tidak mengetahui RIP untuk Pelabuhan Warnasari berada di samping lahan mereka. KS mengaku lahan yang akan direklamasi hilang karena abrasi.
Oleh karena tanah seluas 15 hektar hilang, KS kemudian mengusulkan ke Pemerintah Pusat lewat BUMN dan Kemenhub untuk mendapatkan perizinan reklamasi.
Memang, lanjut Hasbi, dengan pengajuan reklamasi itu membuat Pelabuhan Warnasari yang akan dibangun PCM menjadi terkendala. Padahal PCM dalam kondisi terakhir sudah mengantongi RIP dan perizinan lainnya. Di mana Pelabuhan Warnasari siap untuk dibangun.
“Dengan reklamasi (lahan KS), tentu PCM agak terkendala. Satu sisi kan PCM sudah ada dokumen RIP, satu sisi ada juga izin lainnya,” ujarnya, Selasa (4/5/2021).
Menurut Hasbi, persoalan antara PCM dengan KS hanya menyangkut klaim mengklaim lahan saja. Masalah bisa selesai jika kedua pihak dengan melibatkan Pemkot selaku pemegang saham PCM, duduk bersama. Sebelum pertemuan itu terjalin, sebaiknya pun PCM mengekspos kembali. Untuk mengetahui siapa yang membuat desain Pelabuhan Warnasari hingga berujung berpolemik dengan lahan KS.
“Kalau perlu PCM ekspos, siapa yang mendesain Warnasari itu. Apakah benar masuk wilayah KS melalui pantai KDL ataukah tidak,” bebernya.
Ia menyatakan, jika tidak duduk bersama maka akan menjadi persoalan yang tidak berkesudahan. Sementara Pemkot selama ini sudah memperjuangkan Pembangunan Pelabuhan Warnasari.
“Kalau tidak diselesaikan maka akan menjadi persoalan. Sementara kita tahu pemkot sudah bersusah payah bagaimana memperjuangkan Warnasari ini,” tuturnya.
Sekiranya untuk menyelesaikan ini, kata Hasbi, pihaknya akan mengusulkan ke Komisi III untuk mengundang seluruh pihak yang berkepentingan. Hal itu disarankan digelar agar kepentingan masing-masing pihak dapat diakomodir. Sehingga masalah demi masalah baik soal klaim lahan, batas lahan Pelabuhan Warnasari dan KS hingga akses pelabuhan yang belum diberi izin oleh dapat terselesaikan.
“Khusus reklamasi, ini perlu ada pengkajian ulang. Atau duduk antara Pemerintah Kota, KS dan PCM. Kalau belum selesai kita akan undang. Coba dilihat, duduk persoalannya dimana,” tandasnya.
“Yang terpenting pemerintah dan masyarakat, program harus jalan dan harus menguntungkan untuk industri,” harapnya.
Sementara, Wakil Ketua II DPRD Cilegon, Nurotul Uyun saat dikonfirmasi enggan berkomentar. Politisi PKS ini yang kerap memberikan kritik konstruktif terhadap kinerja pemerintah tidak biasa tidak bicara. Kepada media soal gonjang ganjing Pelabuhan Warnasari, dia meminta dapat dikonfirmasi kepada Ketua DPRD, Isro Miraj dan Wakil Ketua DPRD, Hasbi Sidik.
“Ke pak Ketua saja dan pak Wakil. Ada saatnya nanti saya berbicara,” tuturnya singkat. (Ronald/Red)
 yang akan dibangun PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM).Ditengah upaya PCM mempertanyakan surat penolakan tersebut dengan pertemuan di KSOP Banten, Belum lama ini, KS beralasan menolak RIP karena akan melakukan reklamasi lahan anak perusahaan serta membangun dermaga/pelabuhan. Di mana lokasinya persis beririsan dengan lahan Pelabuhan Warnasari yang akan dibangun PCM.){kind=link}