CILEGON, SSC – Ketua Tim Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Cilegon sekaligus Wakapolres Kota Cilegon, Kompol Mirodin mengatakan, sektor pelayanan publik merupakan salah sektor pelayanan di pemerintahan yang paling rentan dengan praktik pungli (pungutan liar). Maka dari itu, ia menyampaikan, jika masyarakat menemukan indikasi tersebut agar segera melaporkan kepada Satgas Saber Pungli.
“Jadi masyarakat bisa melaporkan ke kami (Saber Pungli) jika ada indikasi dugaan pungutan liar khususnya di bagian pelayanan publik,” kata Mirodin usai menghadiri Peringatan Hari Bebas Korupsi Sedunia di Gedung Praja Mandiri Setda Kota Cilegon, Kamis (9/12/2021).
Ia menjelaskan, ada beberapa pelayanan publik yang rentan praktik pungli. Yakni, pelayanan pembuatan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), perparkiran, pembuatan E-KTP, pembuatan akte kelahiran dan pungli masuk sekolah.
“Untuk di pasar, jadi (retribusi parkir) biasanya tercantum hanya membayar Rp 10 ribu hingga Rp 20 ribu tetapi dipungut hingga Rp 30 ribu. Laporan-laporan ini yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat,” terangnya.
Ia berharap dengan kehadiran saber pungli dapat menjadi upaya untuk mencegah praktik pungli di Cilegon.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Cilegon Mahmudin mengungkapkan, adanya Satgas Saber Pungli menjadi wujud nyata pemerintah hadir untuk masyarakat
“Jadi warga mau mengadukan adanya potensi pungli bisa melaporkan ke tim saber pungli yang ada di gedung Praja Mandiri. Nanti, ketika ada laporan adanya pungli, nanti kita pilah-pilah laporannya. Setelah dipilah, baru tim akan menggodok semuanya,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, tugas tim saber pungli merumuskan rencana aksi dalam mencegah (preventif), melakukan penindakan dan meningkatkan pemahaman aparatur sehingga tercipta budaya anti pungutan liar di instansi pemerintahan dan pelayanan publik. (Ully/Red)
