CILEGON, Selatsunda.com – Forum Tenaga Teknis dan Administrasi Honorer (Fortrah) Kota Cilegon datang ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) menyerahkan surat penolakan penghapusan tenaga honorer,Selasa (26/7/2022). Tenaga honorer juga menyerahkan surat ke Kementerian Sekretariat Negara.
Tenaga honorer ini datang ke Kemenpan RB sekitar pukul 13.00 WIB. Mereka diterima oleh ealah satu Staf Kemenpan RB Suherman.
Koordinator Presidium Fortrah Kota Cilegon, Mohamad Fathoni mengatakan, surat penolakan tersebut diberikan agar pusat bisa mengkaji kebijakan penghapusan tenaga honorer yang diberlakukan pada 2023 mendatang.
Pihaknya juga meminta agar tenaga honorer dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan opsi afirmasi. Selain itu, pihaknya juga meminta agar penerapan tenaga honorer dikembalikan kepada peraturan otonomi daerah di mana semua pembiayaan ditanggung oleh APBD Kota Cilegon.
“Alhamdullilah kami (Tenaga Honorer) Fortrah didukung penuh oleh DPRD untuk datang ke pemerintah pusat dengan menyerahkan 9 tuntutan. Salah satunya, menolak penghapusan tenaga honorer di 2024 serta meminta semua pembiayaan tenaga honorer ditanggung oleh APBD Kota Cilegon,” Selasa (26/7/2022).
Menurutnya, dengan rencana penghapusan tenaga honorer tersebut justru akan menimbulkan banyaknya pengangguran di semua daerah tak terkecuali juga di Kota Cilegon. Hingga saat ini saja, total tenaga honorer di Kota Cilegon berjumlah 3.512 orang.
“Kalau semuanya di hapuskan tidak ada tenaga honorer otomatis akan menimbulkan pengangguran baru. Jika timbul pengangguran baru otomatis juga akan menimbulkan permasalahan baru,” ujarnya.
Hingga saat ini, Fortrah masih menunggu upaya Pemkot Cilegon dalam memperjuangkan nasib mereka.
Jika upaya tersebut tidak membuahkan hasil, maka jalan terakhir yang mereka lakukan adalah menyuarakan aksi dengan turun ke jalan.
“Untuk rencana aksi ini kami tinggal menunggu upaya dari pemerintah daerah, sampai sejauh mana Pemkot Cilegon memperjuangkan nasib para honorer ke Pemerintah Pusat, jika tidak ada kejelasan dari Pemerintah Pusat, kami pastikan semua tenaga honorer se-Cilegon akan turun ke jalan,” tegasnya. (Ully/Red)
