CILEGON, SSC – Pemerintah Kota Cilegon mengusulkan lokasi baru pembangunan sekolah rakyat setelah sebelumnya dua usulan lokasi ditolak Pemerintah Pusat.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cilegon, Damanhuri membenarkan jika, Kementerian Sosial (Kemensos) tidak menyetujui dua lokasi lahan yang direkomendasikan untuk pembangunan sekolah rakyat. Ketiga lokasi itu di Kelurahan Tegal Ratu, Kecamatan Citangkil dan area Rumah Singgah, Kelurahan Cikerai, Kecamatan Cibeber.
“Sebenarnya kami sudah usulkan 3 lokasi untuk pembangunan sekolah rakyat. 1 lokasi kita tempatkan di Kelurahan Tegal Ratu, Kecamatan Tegal Ratu dan lokasi rumah singgah di wilayah Cikerai. Tapi kedua lokasi ini ditolak oleh Kemensos. Kemensos melihat, untuk di wilayah Tegal Ratu, lokasi tersebut dengan dengan industri, sedangkan untuk yang rumah singgah kondisinya pun tidak memenuhi syarat,” kata Damanhuri kepada Selatsunda.com ditemui di ruang kerjanya, Kamis (12/6/2025).
Ia menjelaskan, saat ini Pemkot Cilegon tengah mengusulkan lokasi baru di wilayah Bulakan, Kecamatan Cibeber. Lokasi itu, kata Damanhuri, belum lama ini telah ditinjau oleh Kemensos.
Saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat.
“Kemarin datang dari Satgas PUPR, Kemensos dari Pemprov Banten ke Cilegon. Kedatangan mereka survei sekaligus verifikasi dan keliling. Dari hasil survei sampai saat ini belum di acc, diterima atau tidak lokasi tersebut. Kita menunggu laporan dari satker di terima atau tidak,” jelas Damanhuri.
Kata Damanhuri, pembangunan sekolah rakyat dibiayai oleh APBN pusat. Kota/kabupaten hanya menyiapkan lokasi sesuai dengan kriteria dari pemerintah pusat.
“Salah satu kriteria yang diminta, yakni, lokasi kontur tanah tidak boleh sembarangan, memiliki fasilitas air, jalan akses ke wilayah tersebut dan status tanah yang bersertifikat. Cilegon ini sulit mencari lahan karena mengingat udah banyak pembangunan industri,” ujarnya.
Pihaknya berharap Pemerintah Pusat bisa segera menentukan tempat yang diusulkan. Harapannya pembangunan bisa segera dilakukan dan siap untuk menyelenggarakan SR pada tahun ajaran berikutnya.
Dalam pelaksanaannya, sekolah rakyat akan menerapkan sistem boarding school dan seluruh biaya pendidikan akan ditanggung pemerintah. Sekolah ini diharapkan akan menjadi model baru untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. (Ully/Red)
