CILEGON, SSC – DPRD Kota Cilegon menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam memperingati HUT Republik Indonesia ke-81.
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Cilegon, Rizki Khairul Ichwan di Gedung Paripurna DPRD Cilegon, Selasa (16/8/2022). Rapat dihadiri oleh Walikota Cilegon, Robinsar dan Wakil Walikota Cilegon, Fajar Hadi Prabowo.
Dalam agenda tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan berbagai hal. Diantaranya terkait pencapaian swasembada pangan, pembangunan fasilitas pendidikan, pembangunan infrastruktur jembatan dan titik air bersih di desa, pembangunan sektor kesehatan dan lainnya.
Setelah mendengarkan pidato Prabowo, Wali Kota Robinsar mengatakan, pidato yang disampaikan Presiden begitu luar biasa. Dari pidato itu, kata Robinsar, Kota Cilegon harus mensinergikan program pusat dengan program daerah.
Prinsipnya, kata Robinsar, dalam menjalankan pembangunan, pemerintah harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Luar biasa, yang beliau sampaikan soal pencapaian. Yang mana daerah harus mengoptimalkan dan mensinergikan program daerah dan program pusat, untuk diimpemetasikan di daerah. Pada prinsipnya pemerintah harus hadir untuk bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” ujar Robinsar.
“Itu kita implementasikan dalam bentuk perencanaan dan program kemasyarakat sosial untuk warga Cilegon,” sambungnya.
Sesuai dengan arahan dalam pidato , Robinsar menyatakan, Pemkot juga sama akan meningkatkan pembangunan di berbagai sektor. Diantaranya sektor pendidikan, kesehatan dan juga infrastruktur.
“Pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Tadi kan jembatan, jalan, itu yang akan kita fokuskan. Insya Allah itu sudah masuk dalam program,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cilegon, Rizki Khairul Ichwan juga berpandangan sama dengan Wali Kota Robinsar. Di mana, Pemkot Cilegon harus menselaraskan program prioritas daerah dengan program prioritas Pusat. Sebagai lembaga DPRD, pihaknya akan meningkatkan pengawasan terutama dalam penganggaran serta menyusun legislasi yang baik.
“Penegasannya kesesuaian prioritas nasional selaras dengan program prioritas daerah. Kita DPRD akan melakukan fungsi pengawasan dari kesesuaian itu terutama dari budgeting dan bagaimana kita menyusun proses legislasi yang baik sehingga ada kesinambungan program prioritas nasional dan daerah,” paparnya.
Rizki menyatakan, antara program Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, tentunya harus selaras. Pihaknya pun mengajak Forkopimda untuk mewujudkannya.
“Makanya tentunya kita bersama dengan forkopimda, mewujudkan dan merealisasikan program nasionla dan derah. Terutama fungsi budgeting, belanja wajib, mandatori, kalau kesehatan minimal 10 persen, pendidikan 20 persen. Kita pastikan yang menjadi mandatori terpenuhi dahulu, baru infrastruktur dan lainnya,” pungkasnya. (Ronald/Red)
