CILEGON, SSC – Sebanyak 14 ribu penduduk di Kota Cilegon termasuk dalam katagori miskin. Ini membuktikan jika angka kemiskinan masih terbilang tinggi. Hal ini terungkap pada kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Kota Cilegon 2020 di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cilegon, Kamis (24/1/2019).
Kepala Bappeda Kota Cilegon, Ati Marliati mengungkapkan, meski saat ini angka kemiskinan mencapai 14 ribu penduduk namun angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan Kota Tangerang yang mencapai 1,6 persen.
“Selain faktor ekonomi, faktor lain penyebab kemiskinan ini terjadi karena adanya kegagalan dari manusia itu dalam memenuhi hak-hak dasar perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, air bersih dan lainnya,” katanya.
Untuk menekan tingginya angka kemiskinan ini, Pemkot Cilegon memiliki program pro rakyat. Dengan begitu angka kemiskinan dapat ditekan.
“Dengan program pro rakyat ini, kita upayakan angka kemiskinan di Kota Cilegon terus menurun. Bahkan, tidak ada lagi warga miskin di Kota Cilegon,” ujarnya.
Diterangkan Ati, berdasarkan data yang dimiliki saat ini, pada Maret 2018 lalu, untuk penduduk miskin di Banten mencapai 5,24 persen.
Sementara jika dibandingkan dengan September 2017 lalu, untuk angka penduduk miskin mencapai 5,59 persen. Meski demikian, angka kemiskinan ini terus menyusut capai 0,35 persn.
Selanjutnya, presentasi penduduk miskin di perkotaan turun dari 4,69 persen menjadi 4,38 persen. Sedangkan persentase penduduk miskin di perdesaan turun dari 7,81 persen pada September 2017 menjadi 7,33 persen pada Maret 2018. Sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin di Banten pada periode yang sama berkurang sebanyak 38,47 ribu orang dari 699,83 ribu orang pada September 2017 menjadi 661,36 ribu orang pada Maret 2018.
“Tentunya dengan kondisi perkembangan kemiskinan yang terjadi di Banten pada 2018 turut juga mencerminkan penurunan kemiskinan di Kota Cilegon. Hal tersebut juga diindikasikan juga dengan data penurunan kemiskinan di perkotaan dari 4,6 persen menjadi 4,38 persen dan juga trend series yang relatif serupa.” papar Ati.
Menurut Ati, untuk mengetaskan jumlah kemiskinan ini, Pemkot Cilegon menyesuaikannya dengan data by name by address yang dirilis Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Data ini menggunakan definisi kemiskinan multi dimensi yang mengukur berbagai indikator terkait kelayakan hidup seseorang.
“Kemiskinan saat ini sangat luas seperti yang disebutkan tadi. Sehingga lebih dikenal dengan kemiskinan multi dimensi yang mengukur berbagai indikator terkait kelayakan hidup seseorang,” paparnya. (Ully/Red)
