Kapal milik PT ASDP, KMP Sebuku hendak bersandar di dermaga eksekutif tepatnya di dermaga 6, Pelabuhan Merak, Kota Cilegon. (Foto Dokumentasi)

CILEGON, SSC РPemberlakuan Sistem Dermaga Eksekutif tepatnya di Dermaga 6, Pelabuhan Merak dipersoalkan oleh perusahaan pelayaran yang ada di lintasan Penyeberangan Pelabuhan Merak-Bakauheni.  Lewat Asosiasi Gapasdap Merak dan INFA Merak-Bakauheni, perusahaan pelayaran mempertanyakan pemberlakuan sistem dermaga eksekutif ini lewat surat permintaan penjelasan yang ditujukan kepada Kepala Balai Pengelola Tranaportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten, Nurhadi tertanggal 15 Januari 2029. Surat juga ditembuskan ke DPP Gapasdap, KSOP Banten dan PT ASDP Merak.

Dalam surat tertuang beberapa poin yang disampaikan terkait maksud pemberlakuan  sistem dermaga eksekutif.

Diantaranya, pertama, perusahaan pelayaran  mempertanyakan penerapan tarif tiket dermaga eksekutif. Informasi tentang tarif tiket eksekutif diminta untuk tidak dipisahkan dengan tarif tiket reguler.

Kedua, perusahaan pelayaran mempertanyakan pemberlakuan khusus untuk kapal di dermaga eksekutif karena saat ini menggunakan sistem penjadwalan kapal denfan mekanisme sistem reguler.

Ketiga, apabila tarif dan jadwal kapal masih belum diberlakukan dengan sistem dermaga eksekutif maka ASDP di minta untuk menerapkan sistem sama dengan sistem reguler.

Kepala BPTD Banten, Nurhadi yang dikonfirmasi membenarkan bila pihaknya telah menerima surat tersebut. Surat permintaan penjelasan dari asosiasi pengusaha kapal penyeberangan tentang penerapan sistem dermaga eksekutif ini telah disampaikan pihaknya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi.

“Saya sudah terima. Terkait itu kan harus ada payung hukumnya. Surat itu saya koordinasikan dan saya laporkan ke sampaikan kepada pimpinan,” ujarnya dikonfirmasi, Kamis (24/1/2019).

Nurhadi menyatakan, pihaknya belum dapat menjawab surat tersebut. Karena hal itu masih akan terlebih dahulu dibahas antara otoritas pelabuhan di daerah dengan pusat.

“Arahan beliau (Dirjen Hubdar), dirapatkan saja. Dirapatkan di pusat. Sejauh ini, saya tidak koment dulu karena ranah kebijakannya ada di pimpinan,” terangnya.

Sejauh ini, kata Nurhadi, tarif dermaga eksekutif memang telah banyak diinformasikan ASDP kepada publik. Namun pemberlakuannya di penyeberangan Pelabuhan Merak-Bakauheni belum diterapkan.

“Memang tarifnya kan sudah keluar, tapi belum diberlakukan. Makanya itu, ini saya sampaikan kepada pimpinan. Apa yang disampaikan beliau, meminta untuk mengundang semua termasuk ke direktorat ASDP mrmbahas ini,” paparnya.

Sementara Ketua DPC Gapasdap Merak, Togar Napitupulu yang coba ditemui belum dapat dikonfirmasi. Ia menolak menjelaskan pertanyaan media tentang surat tersebut.

Informasi yang dihimpun selatsunda.com di Pelabuhan Merak, Cilegon, ketidakpastian sistem dermaga eksekutif di dermaga 6 ini dikeluhkan petugas perusahaan pelayaran di lapangan. Penerapan dermaga eksekutif terkesan di istimewakan dibandingkan dengan dermaga reguler. Harga tarif yang sama dan pelayanan yang berbeda di dermaga eksekutif membuat muatan kapal yang ada di dermaga reguler sepi.

“Semua (penumpang) memilih kesana (dermaga esekutif). Karena harga (tarif dermaga eksekutif dengan reguler) masih sama dan cepat. Kita pelayanannya 12 menit, mereka 20 menit sendiri,” ujar salah satu petugas perusahaan pelayaran yang enggan disebutkan namanya. (Ronald/Red)

Komnetar anda tentang berita diatas?