SERANG, SSC – Realisasi APBN Provinsi Banten sampai dengan 31 Oktober 2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini terlihat secara umum pendapatan dan belanja negara tumbuh positif (yoy).
Menurut Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Suska secara umum realisasi pendapatan APBN regional Banten sampai dengan 31 Oktober 2024 berkinerja sangat baik. Realisasi penerimaan pajak telah mencapai 80,03% dari target, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai telah mencapai 80,45% dari target dan realisasi PNBP telah mencapai 129,35% dari target.
“Secara keseluruhan, total realisasi pendapatan sampai dengan 31 Oktober 2024 telah mencapai 80,67% dari target dan mengalami pertumbuhan sebesar 13,90% (yoy),” ujar Suska dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/11/2024).
Kemudian kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 31 Oktober 2024 “Sangat Baik” dan mengalami pertumbuhan positif, dengan realisasi telah mencapai Rp1,47 triliun atau 129,35% dari target dan mengalami pertumbuhan sebesar 10,28% (yoy).
“Kinerja PNPB ini ditopang oleh Pendapatan Pelayanan Pertanahan, Jasa Kepelabuhanan, Pendapatan Paspor, Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan dan Jasa Pelayanan Rumah Sakit,” ucap Suska.
Kemudian dari sisi belanja negara terealisasi sebesar Rp23,28 triliun atau 80,19% dari pagu dan mengalami pertumbuhan sebesar 12,32% (yoy). Kontribusi realisasi belanja negara terbesar berasal dari belanja TKD sebesar Rp15,48 triliun, kemudian belanja KL sebesar Rp7,80 triliun. “Untuk seluruh jenis Belanja KL di Provinsi Banten sampai dengan 31 Oktober 2024 mengalami pertumbuhan positif, kecuali belanja modal yang mengalami kontraksi sebesar 31,13%. Hal ini disebabkan karena terdapat penurunan pagu belanja modal yang cukup signifikan untuk tahun 2024 pada satker tertentu,” paparnya.
Ia juga menjelaskan terkait hibah. Total pendapatan hibah yang diterima oleh satuan kerja vertikal sebanyak 58 hibah dengan total nilai sebesar Rp150,15 miliar. Hibah tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan pencapaian Program Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
Suska juga memaparkan, kinerja penyaluran Transter Ke Daerah (TKD) telah tersalurkan sebesar Rp15,48 triliun atau 86,65 % dari total alokasi TKD dan tumbuh sebesar 14,53%. Secara umum untuk semua jenis TKD mengalami pertumbuhan positif, karena terjadi peningkatan realisasi TKD dan bertambahnya kegiatan yang telah diselesaikan pada periode ini.
Ia menyatakan, Kementerian Keuangan juga memiliki misi khusus dalam mengawal penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 31 Oktober 2024 penyaluran KUR tumbuh positif 4,44% dan penyaluran Umi terkontraksi 10,19%. Penyaluran KUR dan UMi terbesar berada di Kabupaten Tangerang masing-masing sebesar Rp1,28 triliun dan Rp102,48 miliar.
Sedangkan KUR dengan skema mikro dan KUR berdasarkan sektor perdagangan besar dan eceran merupakan kelompok penyaluran KUR terbesar dengan nilai penyaluran masing-masing sebesar Rp2,69 triliun dan Rp2,77 triliun.
Selanjutnya terkait dengan kinerja APBD Banten sampai dengan 31 Oktober 2024, pendapatan daerah mengalami pertumbuhan positif sebesar 11,16% dan belanja daerah juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 19,67%.TKD yang telah disalurkan ke Provinsi Banten sampai dengan 31 Oktober 2024 sebesar Rp15,48 triliun atau sebesar 48,86% dari total pendapatan Banten.
Kepala Bidang DP3 Kanwil DJP Banten, Sonny Agustinus menyampaikan penerimaan pajak sampai dengan 31 Oktober 2024 tercapai sebesar Rp65,28 triliun, memenuhi 80,03% dari target APBN 2024 sebesar Rp81,58 triliun dan tumbuh sebesar 14,59% (yoy). Realisasi itu menunjukan kinerja penerimaan pajak tumbuh dengan baik.
“Mayoritas jenis pajak dominan mengalami pertumbuhan positif. PPN Dalam Negeri, PPh Pasal 21, PPN Impor, PPh Final dan PPh 22 Impor mengalami pertumbuhan positif. Sedangkan PPh Badan masih mengalami pertumbuhan negatif. Hal ini disebabkan adanya restitusi yang jatuh tempo di tahun 2024,” ungkapnya.
Untuk penerimaan perpajakan sektor dominan mayoritas tunbuh positif. Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan menjadi dua sektor dengan kontribusi terbesar penerimaan pajak Banten. Kontribusi masing- masing sektor tersebut sebesar 39,53% dan 24,97%.
Ia menjelaskan, 11 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Banten mengalami pertumbuhan positif yang baik, kecuali KPP Madya Tangerang mengalami pertumbuhan negatif yang disebabkan oleh restitusi yang jatuh tempo di tahun 2024.
“Kinerja penerimaan yang terbaik dialami oleh KPP Pratama Kosambi dengan capaian 94,92% dan pertumbuhan tertinggi juga oleh KPP Pratama Kosambi dengan pertumbuhan sebesar 36,26% (yoy),” terangnya.
Sonny juga menyampaikan bahwa kontribusi penerimaan pajak Kanwil DJP Banten ditopang oleh jenis pajak PPN Dalam Negeri, PPh 21, dan PPN impor masing-masing sebesar 31,30%, 19,25%, dan 21,96%.
Sementara disisi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan KPU BC Soetta, Fitra Krisdianto, menyampaikan, capaian penerimaan Kepabeanan dan Cukai hingga 31 Oktober 2024 sebesar Rp11,84 Triliun, memenuhi 80,45% dari target tahunan APBN 2024 sebesar Rp14,71 Triliun dan tumbuh sebesar 10,26% (yoy).
Fitra menjelaskan, penerimaan Kepabeanan dan Cukai ini terdiri dari Bea Masuk, Cukai, dan Bea Keluar. Bea Masuk mencapai Rp9,07 triliun, naik 6,85% (yoy), didorong dari komoditas kebutuhan bahan bakar, bahan baku kebutuhan industri raw sugar serta dari sektor importasi beras. Cukai mencapai Rp2,76 triliun, tumbuh 23,19% (yoy), didorong peningkatan volume produksi minuman mengandung etil alkohol golongan A, B, dan C yang disertai kenaikan tarif Cukai MMEA 20% (rata-rata tertimbang).
“Sementara untuk Bea keluar mencapai Rp6,20 miliar, naik 8,48% (yoy), dipengaruhi fluktuasi harga komoditas kelapa sawit dan produk turunan pengolahannya,” terangnya.
Fitra juga menyampaikan informasi tentang kinerja Neraca Perdagangan Provinsi Banten pada Oktober 2024 yang masih mencatatkan defisit sebesar UŞD 2,42 miliar meskipun jumlah defisit lebih besar jika dibandingkan dengan bulan September 2024 sebesar USD 1,99 miliar atau melemah 21,81% (mim). Penurunan Neto Neraca Perdagangan bulan Oktober 2024 tersebut disebabkan oleh perningkatan nilai importasi atas komoditas alat elektrorik lainnya, logam mulia dan logam yang dipalut dengan logam mulia yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan nilai ekspor komoditas ikan hidup, rupa-rupa senyawa kimia anorganik, dan logam mulia dan logam yang dipalut dengan logam mulia.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Banten, Djanurindro Wibowo menerangkan, pengelolaan aset negara di wilayah Banten hingga 31 Oktober tahun 2024 menunjukkan kinerja positif darn sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kinerja itu terkait pengelolaan aset negara di Banten mencakup Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kekayaan Negara, Piutang dan Lelang, serta Pembiayaan Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
Realisasi PNBP dari pengelolaan aset mencapai Rp27,93 miliar atau 109,52 % dari target tahun 2024. Sementara itu, realisasi PNBP dari lelang mencapai Rp34,64 miliar atau 79,36% dari target tahun 2024, sedangkan realisasi PNBP dari piutang negara adalah Rp0,85 miliar atau 154,56% dari target tahun 2024.
“Total realisasi PNBP sampai dengan 31 Oktober 2024 adalah Rp63,42 miliar atau mencapai 90,99% dari target tahun 2024,” ungkapnya. (Red)
