CILEGON, SSC – Pengusaha truk yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Banten meminta agar pemerintah merevisi kebijakan pembatasan truk sumbu tiga saat Lebaran. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPD Aptrindo Banten terpilih, Syaiful Bahri saat ditemui di Kantor Walikota Cilegon, Rabu (12/3/2025).
Syaiful Bahri mengatakan, pemberlakuan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang sumbu tiga di ruas jalan tol dan arteri yang dibatasi mulai 24 Maret hingga 8 April 2025 memberatkan pengusaha angkutan. Larangan operasional selama 14 hari yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat terlalu panjang sehingga menjadi beban bagi para pengusaha truk.
“Larangan operasional diberlakukan oleh pemerintah pada tanggal 24 Maret sampai 8 April sangat berat bagi kami. Sebab, dengan libur selama 16 hari ini menjadi beban bagi kami para pengusaha,” kata Syaiful Bahri kepada Selatsunda.com
Ia mengungkapkan, ada beberapa dampak kepada para pengusaha angkutan dengan pembatasan jam operasional yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat. Diantaranya, banyak sektor barang yang tertimbun tidak bergerak di gudang serta penyimpangan barang di pelabuhan yang kemudian potensi demorage sehingga menimbulkan potensi masalah.
“Kita di Aprindo mengusulkan ke Pemerintah Pusat untuk mengubah aturan tersebut atau memperpendek larangan truk melintas,” ungkapnya.
Senada dengan Saiful Bahri, Sekretaris DPD Aprindo Kota Cilegon Cahyo Hendto Admoko mengungkapkan, jika keinginan dan permintaan dari Aprindo tidak dikabulkan oleh Pemerintah Pusat, pihaknya bakal menghentikan operasional angkutan barang.
“Intinya seandainya tidak diperhatikan, kami akan lakukan stop operasi. Batalnya distribusi akan macet. Kalau stop, kita stop semuanya. Percuma aja kita ga ada perhatian dari Pemerintah Pusat,” tegasnya. (Ully/Red)
