SERANG, SSC  – Terdakwa dugaan kasus korupsi Transmart, Walikota Cilegon Non Aktif, Tb Iman Ariyadi menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Serang, Rabu (16/5/2018).

Pada Agenda sidang itu, Iman membantah semua tundingan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mengatakan bahwa dirinya melakukan tindak pidana korupsi. Hal itu disampaikan Iman lewat nota pembelaan pribadinya.

Mengawali pembacaan pledoi, Iman menyampaikan, permohonan maaf kepada isteri, anak, dan kerabat keluarga karena akibat perbuatan yang dianggap melanggar hukum harus menjalani proses hukum dan meninggalkan keluarga. Iman juga menyatakan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Cilegon atas kejadian yang terjadi. Tugas  dan rencana pembangunan baik yang telah, sedang dan akan dikerjakan untuk membuat Cilegon menjadi lebih baik belum dapat dilaksanakan dengan baik karena perkara kasus dugaan korupsi yang menimpanya.

“Semua ini karena takdir lain yang harus saya jalani. Saya percaya pada kebesaran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Adil, bahwa pada waktunya keadilan akan tiba melalui keputusan Majlis Hakim yang dibimbing iman, hati nurani, dan semangat pengabdian yang tulus sebagai Hakim,” Ungkap Iman.

Dalam kesempatan itu, Iman Ariyadi membeberkan sejumlah fakta-fakta persidangan yang tidak dituangkan oleh JPU didalam surat tuntutan. Menurut Iman, JPU dalam membuat tuntutan tidak berdasarkan bukti dan fakta di persidangan.  Pada pasal 12 a atau 12 b atau pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dan dituntut JPU, adalah tidak benar.

Unsur menerima hadiah yang menjadi unsur utama pada pasal itu dan saat dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan, terungkap bahwa Iman tidak menerima hadiah uang tersebut. Didalam fakta pertama yang disampaikan, uang tersebut masuk kedalam rekening Cilegon United. Fakta kedua, Uang yang menjadi objek perkara tersebut yang disita bukan dari dirinya tetapi disita penyidik dari Manager CU. Kemudian fakta lain, uang tersebut murni digunakan untuk kebutuhan pendanaan kegiatan CU.

“Fakta tersebut adalah fakta yang tidak dapat dibantah kebenarannya karena didukung oleh alat bukti, baik fakta dilapangan dan surat atau dokumen (BAP sita) maupun keterangan para saksi di muka persidangan. Dengan demikian jelaslah bahwa saya tidak menerima hadiah atau bukan pihak yang menerima hadiah dan unsur utama dari pasal yang dituduhkan kepada saya tidak terpenuhi,” Ungkap Iman membeberkan 4 fakta di persidangan itu.

Nota pembelaan juga disampaikan Iman terkait dengan adanya pentahapan persidangan dugaan korupsi pemberian sponsorship CU menjadi dua tahapan. Menurutnya, pentahapan itu memberi dampak yang kurang obyektif. Permasalahan muncul ketika keterangan para saksi pada sidang tahap satu dengan tiga terdakwa yakni Eka Wandoro, Manager legal PT Krakatau Industrial Estate Cilegon, Tubagus Dony sugihmukti, Direktur Utama KIEC dan Project Manager PT. Brantas Abipraya, Bayu Dwinanto Utomo dengan sidang tahap kedua yang dijalaninya bersama terdakwa lain, Ahmad Dita dan Hendri, menjadi berbeda.

Secara konkrit, dibeberkan Iman, fakta itu berbeda ketika para saksi memberi keterangan dihadapan persidangan dan dihadapan penyidik saat pemeriksaan.  Fakta juga terungkap, ketika beberapa kali Majelis Hakim menanyakan kebenaran dari keterangan yang disampaikan para saksi.

“Haruskah fakta – fakta persidangan ini diabaikan begitu saja? Jawabannya adalah Tentu saja tidak, karena persidangan berfungsi menguji dan menggali secara tajam apa yang sebenarnya terjadi guna menentukan kebenaran material. Oleh karena itu dalam persidangan masing masing saksi disumpah sesuai dengan agama yang diyakininya,” papar Iman.

Dalam pembacaan pledoi itu, Iman juga sempat tidak mengerti dengan tuntutan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum. Tuntutan 9 tahun itu dianggap fantastis. Karena perkaranya tidak seperti perkara terdakwa ratusan miliar serta dituduhkan menikmati uang hasil korupsi.

Sementara terkait pencabutan hak politik dipilih lima tahun yang dituduhkan JPU, kata Iman, sarat dengan misi kepentingan politik. Iman tidak mengetahui tujuan dari tuntutan pencabutan hak politik yang disampaikan JPU pada pembacaan tuntutan, beberapa waktu sebelumnya.

“Entah Misi apa yang sedang dijalankan dan ingin dicapai oleh JPU sehingga harus menuntut dengan mencabut hak poltik saya untuk dipilih sepertinya JPU khawatir sekali bahwa saya akan dipilih kembali dalam panggung politik. Apabila dikaitkan Tuntutan tersebut dengan perkara yang saya hadapi rasanya tidaklah berlebihan apabila saya menduga bahwa ada kepentingan politik tertentu yang dititipkan dalam tuntutan ini,” Ungkap Politisi Muda Partai Golkar itu dihadapan Majelis Hakim.

Pada sidang lanjutan itu, Iman juga menyampaikan bahwa selama proses hukum, dirinya bersikap koperatif. Sebelum mengakhiri pledoi Iman kembali memohon ijin untuk menyampaikan hal penting yang dimohon untuk dapat dipertimbangkan Majelis Hakim. Sebagaimana pada suatu bagian di persidangan, Ia dituntut karena tidak mengakui perbuatan. Sejak awal, Mantan Anggota DPR RI ini menyebutkan bahwa Ia memohon dana sponsorship kepada seluruh perusahaan di Cilegon untuk mendukung CU dan semata-mata itu bentuk dan wujud kecintaannya dalam memajukan persepakbolaan daerah. Itu tidak seperti yang dituduhkan apalagi mengaitkannya dengan proses perijinan.

Oleh karena itu, Iman dalam kesempatan itu mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dapat mempertimbangkan untuk menerima nota pembelaannya sekaligus meminta untuk dapat dibebasan.

Sidang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan pledoi Terdakwa Dita. Usai mendengarkan pledoi Penasehat hukum kedua terdakwa, majelis hakim yang dipimpin Epiyanto memutuskan sidang ditunda pekan depan dengan agenda pledoi dari terdakwa Hendri.

Pada pemberitaan sebelumnya, Walikota Cilegon Nonaktif, Tubagus Iman Ariyadi, terdakwa kasus dugaan suap izin Amdal pembangunan Mall Transmart, Kota Cilegon dituntut 9 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Iman juga dituntut membayar denda Rp275 juta subsider 6 bulan kurungan dan hak politiknya dicabut selama 5 tahun.  Dua terdakwa lainnya, Ahmad Dita Prawira selaku kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon dituntut 8 tahun penjara dengan denda Rp 225 juta. Kepada terdakwa Hendri, dalam pembacaan tuntutan, Direktur PT. Jayatama Pramayasa itu dituntut 5 tahun penjara dengan denda Rp  200 juta. Didalam dakwaan, Ketiganya dinyatakan menerima uang suap sebesar Rp. 1,5 miliar dari Eka Wandoro selaku Manager legal PT Krakatau Industrial Estate Cilegon, Tubagus Dony sugihmukti, Direktur Utama KIEC dan Project Manager PT. Brantas Abipraya, Bayu Dwinanto Utomo. (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here