Tenaga ahli Walikota Cilegon melalukan koordinasi dengan Dindik Cilegon soal Beasiswa Full Sarjana KCS yang digelar di Aula Dindik Cilegon,” Kamis (24/6/2021). Foto : istimewa

CILEGON, SSC – Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Cilegon perlu membahas lebih lanjut tentang aturan pendanaan yang mendasari pemberian beasiswa full sarjana yang masuk dalam manfaat Kartu Cilegon Sejahtera (KCS) Walikota dan Wakil Walikota, Helldy Agustian-Sanuji Pentamarta (Helldy-Sanuji). Hal itu perlu dilakukan agar pendanaan beasiswa full sarjana tidak berbenturan dengan aturan yang berlaku.

Kepala Dindik Cilegon, Ismatullah mengatakan, dari rapat pembahasan program KCS beasiswa full sarjana dengan Tenaga Ahli Walikota, tadi pagi terdapat sejumlah hal yang dibahas. Ia menyatakan, Dindik dalam mengimplementasikan pemberian beasiswa full sarjana perlu terlebih dahulu membuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program.

Ia mengungkapkan, tahapan pertama yang ditempuh untuk memenuhi itu yakni mendata calon mahasiswa yang akan mendaftar ke perguruan tinggi baik negeri atau swasta.

“Kita mengirim email ke MKKS, SMA SMK dan Aliyah untuk menginput data anak Cilegon yang masuk perguruan tinggi negeri dan swasta,” ujarnya, Kamis (24/6/2021).

Data calon mahasiswa, kata Ismatullah, nantinya akan diverifikasi dan disinkronisasi. Ia menyatakan, pemberian beasiswa akan diprioritaskan kepada calon mahasiswa yang mendaftar ke perguruan tinggi negeri. Karena jadwal seleksi masuk PT Negeri baik lewat Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan seleksi Mandiri lebih dahulu dilaksanakan dari PT Swasta.

Baca juga  Ini Besaran UMK 2022 Yang Ditetapkan oleh Gubernur Banten

“Nanti data masuk kita sinkronisasi dengan perguruan tinggi. Betul ngga anak (calon penerima beasiswa) ini, daftar ulang registrasi ulang, nggak. Nanti registrasi itu dasar untuk verifikasi personality orang per orangnya,” bebernya.

Kata Ismatullah, verifikasi data calon mahasiswa bukan sebatas menyortir data calon penerima beasiswa saja. Tetapi verifikasi calon penerima beasiswa harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2006 tentang Pendanaan Pendidikan. Dalam aturan tersebut, kata dia, mahasiswa dapat menerima beasiswa dengan dua klasifikasi baik mahasiswa berprestasi atau tergolong tidak mampu.

Dari verifikasi itu pula, Dindik nantinya akan melakukan sinkronisasi dengan data calon mahasiswa yang memegang KCS. Hal itu dilakukan agar tidak berbenturan dengan peraturan yang ada.

“Kriterianya tetap mengacu pada PP 48 Tahun 2006 antara yang miskin dan prestasi. Dari situ kita verifikasi mengarah ke domisili dan keluarga dan kita matching-kan dengan KCS. Jadi kalau ada yang beririsan dengan KCS, kita prioritaskan. Tapi bila diluar KCS, kita komunikasikan dengan data yang mereka miliki. Karena masyarakat Cilegon semua kan tidak memiliki KCS, supaya tidak bertabrakan dengan program tersebut,” terangnya.

Baca juga  Mobilitas Kerja Tinggi, Anggota Dewan di Cilegon Berpotensi Terserang Penyakit Jantung dan Kolesterol

Ia menerangkan, perlunya program tersebut dibahas lebih lanjut dengan Inspektorat agar implementasi pemberian beasiswa tepat aturan dan sasaran.

“Kita juga akan rapat berikutnya dengan Inspektorat bagaimana menurut Inspektorat supaya tidak melanggar aturan yang ada,” tandasnya.

Kata Ismatullah, seluruh aspek harus benar-benar dikaji komprehensif agar pemberian beasiswa full sarjana yang ada dalam KCS tidak melanggar aturan.

“Kalau ternyata misalkan mereka tidak terkategori prestasi tetapi memaksakan diri, kita tentunya verifikasi itu. Karena asumsi kita yang masuk perguruan tinggi ini kan ada yang mandiri, panggilan (SNMPTN) dan ada juga SBMPTN. Itu kita kumpulkan datanya, jadi kita lihat kearah mana anaknya. Kalau ternyata mereka ada data tambahan, seperti data (warga tidak mampu) dalam DTKS, KCS atau BPJS, itu jadi pertimbangan, kemana nih mereka masuknya,” pungkasnya. (Ronald/Red)