Ketua Pansus Rancangan RPJMD pada DPRD Cilegon, Rahmatulloh melakukan pembahasan dengan tim ahli, lewat daring, Sabtu (24/7/2021) malam. Foto Istimewa

CILEGON, SSC – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Cilegon mulai menggarap pembahasan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon 2021-2026. Dalam pembahasan awal yang digelar pada Sabtu (24/7/2021) malam lewat daring, pansus menemukan sejumlah masalah.

Ketua Pansus Rancangan RPJMD, Rahmatulloh mengatakan, ada banyak penjabaran program dalam rancangan RPJMD yang diterima pihaknya tidak sesuai tata cara penyusunan yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Permasalahan tersebut diantaranya tidak tercantumnya dokumen kinerja dan indikator penilaian rencana kerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Seperti OPD RSUD dan BPKAD.

“Dari rancangan awal RPJMD yang kami terima, ada OPD pelayanan dasar yang tidak ada tercantum kinerja dan indikator penilaiannya seperti RSUD dan BPKAD. Kalau untuk Dindik, Dinkes, DPUTR, Disperkim, Dinsos dan lainnya, itu ada indikator dan penilaiannya, ada tercantum kinerja yang kurang baik dengan permasalahannya,” ujarnya dikonfirmasi, Minggu (25/7/2021).

Permasalahan lain juga tidak terdapat penjelasan lengkap terkait rencana kepala daerah dalam merealisasikan program pembangunan sejumlah SMP Negeri di Cilegon. Begitu juga menyangkut rencana pendirian sejumlah BUMD.

“Misalnya Dindik mau membangun SMP Negeri dari SMPN 12 sampai 17, itu tidak ada di rancangan awal dan akhir RPJMD. Kemudian kepala daerah juga punya rencana membangun BUMD Investasi dan lainnya, itu juga harusnya tertuang,” terangnya.

Menurutnya, rencana program tersebut yang ada di luar janji politik kampanye kepala daerah harus dimasukan dalam RPJMD. Karena saat nanti direalisasikan tetapi tidak tercantum dalam RPJMD maka program tidak akan bisa dilaksanakan.

Baca juga  Jelang Pemilu 2024, Partai-partai baru Sowan ke KPU Cilegon

“Itu tidak bisa muncul ujug-ujug di tengah-tengah. Semisalnya di tahun kedua atau ketiga kepemimpinan walikota, kemudian membangun BUMD, itu tidak bisa kalua program itu tidak tercantum dalam RPJMD. Intinya dalam rancangan dokumen yang akan diparipurnakan, semua yang menjadi program kepala daerah harus dituangkan di RPJMD, tidak bisa muncul di tengah-tengah. Itu harus diatur dari awal,” paparnya.

Kemudian permasalahan lainnya juga menyangkut belum adanya secara lengkap sejumlah program yang diusulkan DPRD. Salah satunya terkait usulan pendirian rumah sakit khusus pasien Covid-19.  Menurut Rahmatulloh, usulan tersebut perlu dituangkan dan sangat penting. Mengingat dari kasus positif Covid-19 di Cilegon terus meningkat dan banyak masyarakat yang meninggal dunia.

“Usulan-usulan tambahan dan pokok pikiran program DPRD harus tertuang, seperti usulan di era pandemi ini, kita harus punya RSUD Covid. Karena kita tahu sampai saat ini sudah berapa eksekutif, legislatif dan masyarakat yang sudah berjatuhan. Itu harus dipikirkan oleh DPRD dan eksekutif, bahwa kita harus punya rumah sakit untuk khusus covid. Karena kita tidak tahu, pandemi ini berakhir sampai kapan dan perlu memikirkannya untuk 1 atau 2 tahun ke depan,”bebernya.

Politisi Partai Demokrat ini juga menyinggung RPJMD dari Walikota dan Wakil Walikota, Helldy Agustian dan Sanuji Pentamarta itu tidak secara lengkap menjabarkan tentang sumber pendanaan/pembiayaan program-program RPJMD yang akan dijalankan.

“Sumber pendanaan yang tertuang dalam RPJMD ini harus jelas dan diuraikan dari mana sumber pendanaannya. Apakah dari pajak, apakah dari retribusi, pendapatan lain-lain yang sah, DAU, DAK. Harus diurai per tahun dari 2021 sampai 2026. Kemudian angka-angka itu memang bisa berdasarkan asumsi atau average rata-rata dari dua tahun sebelumnya, tetap sebagai Pansus, kita punya hak, kalau angka-angka itu berdasarkan hasil survey dan kajian. Sesungguhnya kita ingin tahu berapa pendapatan yang sesungguhnya Cilegon ini. Riilnya itu berdasarkan kajian berapa,” terangnya.

Baca juga  Demo Hari Tani, Mahasiswa Cilegon Soroti Lahan Pertanian Menyusut Akibat Industri

Kemudian, kata dia, perlunya juga penjelasan terkait pergeseran (refocusing) anggaran selama 5 tahun. Hal itu dinilai sangat krusial dimasukan dalam RPJMD karena sangat berpengaruh pada pembangunan daerah.

“Refocusing itu sangat krusial untuk dimasukan karena itu berpengaruh pada program pembangunan daerah. Tapi dari dokumen yang saya lihat, kelihatannya belum ada. Yang ada cuman beasiswa. Itu pun dimasukan sebagai dana hibah, acuannya dan aturannya juga belum tahu. Ini pun harus jelas,” tandasnya.

Menurut Rahmatulloh, jika masih terdapat program-program yang tidak tertuang lengkap dalam RPJMD maka nanti saat diusulkan ke Pemprov Banten dan Kemendagri tidak akan diakomodir. Oleh sebab itu, pansus dalam pembahasan selanjutnya akan meminta eksekutif agar RPJMD di review ulang.

“Ini tidak seluruhnya tercantum, ada beberapa yang belum dimasukan. Karena menurut kami dan tim pakar, semua rencana program visi misi kepala daerah itu harus ada dalam dokumen. Ketika nanti tidak muncul saat diusulkan ke gubernur, ke kemendagri, akan dicoret,” paparnya.

“Tim ahli dalam pembahasan semalam juga mengakui, tidak menutup kemungkinan kalau RPJMD tidak memenuhi maka di review ulang,” ucapnya. (Ronald/Red)