Rapat Dengar Pendapat Badan Anggaran DPRD Kota Cilegon dengan TAPD terkait Evaluasi Kinerja APBD Tahun Anggaran 2023 di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Cilegon, Selasa (7/3/2023). Foto Ronald/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Kebijakan Pemerintah Kota Cilegon melakukan efisiensi anggaran di awal Tahun 2023 mendapat sorotan dari Banggar DPRD Kota Cilegon. Salah satunya datang dari Anggota Banggar DPRD Kota Cilegon, Rahmatullah saat digelarnya Rapat Dengar Pendapat Badan Anggaran DPRD Kota Cilegon dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait Evaluasi Kinerja APBD Tahun Anggaran 2023 di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Cilegon, Selasa (7/3/2023).

Menurut Rahmatullah, pengambilan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Pemkot Cilegon dengan maksud menyesuaikan defisit anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 sebesar Rp 100,5 Miliar tidak sesuai kesepakatan yang dibuat antara TAPD dengan Banggar.

Ujar Politisi Partai Demokrat ini, TAPD dan Banggar pada Rapat APBD lalu telah bersepakat kalau Belanja ditetapkan Rp 2,3 Triliun dan Pendapatan Rp 1,8 Triliun dengan Silpa Rp 417 miliar.

Alasan TAPD yang menyebut belanja terserap baik sehingga timbul defisit Rp 100 miliar dianggap Rahmatullah adalah bentuk tidak adanya kontrol dari TAPD.

“Ini ada sebuah kontrol yang terlewat dari TAPD,” ujarnya dalam rapat.

Memang, menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran di awal tahun di mana nantinya dampak pergeseran anggaran itu dapat direalisasi pada triwulan III dan IV tidaklah menjadi masalah. Hanya saja, mengapa di awal tahun ini terdapat perubahan padahal di awal penetapan RAPD menjadi APBD baik TAPD dan Banggar telah bersepakat dengan yang ditetapkan.

Baca juga  Walikota Cilegon Helldy Kumpulkan Pejabat di Rumah Dinas, Apa Yang Dibahas?

“Memang namanya perencanaan bisa terwujud 100 persen atau tidak.  Tetapi belum apa-apa sudah mengeluarkan kebijakan. Padahal sudah ditetapkan RAPBD menjadi APBD. Sekarang keluar lagi kebijakan,” ungkapnya.

Rahmatullah menerangkan, kebijakan efisiensi anggaran karena terjadi defisit tidaklah sesuai kesepakatan. Adanya kebijakan tersebut, menurutnya adalah suatu kebijakan perubahan namun dalam penentuannya tidak pernah berkoordinasi dengan Banggar.

Semestinya, karena telah dibangun komitmen antara TAPD dengan Banggar harus saling koordinasi selaku eksekutif dan legislatif.

“Karena saat terjadi perubahan kebijakan, dan perubahannya ini yang sering kita sampaikan ke eksekutif tidak pernah mengajak koordinasi badan anggaran,” tuturnya.

“Nah ini sesuatu hal yang sering dilakukan, baik itu perubahan KUA PPA, maupun perubahan RAPBD yang disepakati, banggar tidak pernah diajak bicara,” terangnya.

Saat itu, Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Maman Mauludin menanggapi pernyataan Rahmatullah. Maman menyatakan, ke depan akan melakukan konsultasi dengan Banggar mana kala akan mengambil suatu kebijakan yang krusial.

“Jadi Insya Allah, apa yang tadi disampaikan pak haji Rahmat, kami sepakati. Sebelum kami membuat dan sebagainya, kami akan konsultasi,” tutur Sekda.

Dalam kesempatan itu, Anggota Banggar lainnya, Masduki turut memberi pandangannya. Ia meminta agar Pemkot jangan pesimis melainkan optimis. Politisi PAN ini mengatakan, kalaupun ada defisit Rp 100 miliar, bagaimana caranya eksekutif dapat memacu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca juga  Pilkada Kota Cilegon Makin Hangat, Deklarasi Dukungan Robinsar Mengalir

“Justru disini bagaimana caranya pemerintah, yuk memacu (PAD) supaya tidak berleha-leha. Banyak potensi pendapatan yang kalau kita lihat, asalkan mau diskusi dengan kami. Kalau saya lihat dari sisi potensi pendapatan, sejauh mana sih kreatifitas dari pendapatan, ini kan harus dimaksimalkan,” ungkapnya seraya menjelaskan potensi lainnya dapat digali dari BPHTP dan PBB pada sektor industri.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Hasbi Sidik yang juga pimpinan rapat menyatakan, RDP yang digelar memang untuk mengklarifikasi surat edaran efisiensi anggaran yang belakangan muncul isu liar. Namun pada prinsipnya yang penting digaris bawahi, eksekutif dapat menjaga komitmen yang dibangun dengan DPRD. Saran-saran yang disampaikan Banggar diharapkan dapat diterima oleh TAPD.

“Tadi saya menyimak, DPA tidak berubah. Ini hanya ancar-ancar saja, misalkan terjadi defisit. Kemudian, temen-teman kan memberi isyarat harus ada komitmen. Dijaga dulu komitmen ini. Kemudian kedua, teman-teman juga memberi saran yang baik, menurut saya, ada peluang meningkatkan PAD. Seperti salah satunya BPHTB di daerah industri di Gunung Sugih. Itu kan ada peluang yang besar (yang bisa digali),” ungkapnya.

“Ingat eksekutif harus optimis, ini saran yang disampaikan teman-teman di DPRD maksudnya baik. Yang terpenting harus inovatif untuk meningkatkan pendapatan,” pungkasnya. (Ronald/Red)