CILEGON, SSC – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cilegon menyebut jika pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) masih sering ditemukan saat penyelenggaraan pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan pengawasan dengan mengakomodir pengawas partisipatif yakni lewat kolaborasi Bawaslu dan masyarakat.
Hal ini diungkapkan Ketua Bawaslu Kota Cilegon, Alam Arcy Ashari dalam acara Penguatan kelembagaan badan pengawas pemilu yang digelar di salah satu restoran di Kota Cilegon, Selasa (9/9/2025).
Ketua Bawaslu Cilegon, Alam Arcy Ashari menyatakan, pihaknya pada pemilu dan pilkada masih menemukan pelanggaran netralitas ASN di lingkup Pemkot Cilegon. Oleh karena itu, Bawaslu Kota Cilegon melakukan evaluasi dan langkah kongkrit agar penyelenggara pemilu kedepan, partisipasi masyarakat dan netralitas ASN dapat diminimalisir.
“Harapan kami, catatan masyarakat menjadi bahan berharga agar Bawaslu Cilegon bisa mengevaluasi diri dan memperbaiki kinerja di masa mendatang,” kata Alam.
Alam menambahkan, dalam penyelenggaraan pemilu, Bawaslu Kota Cilegon menghadapi berbagai tantangan. Tentu dalam menghadapi itu harus melakukan pengawasan meski dengan keterbatasan jumlah SDM. Meski begitu, partisipasi masyarakat dinilai sangat membantu.
“Pengawasan yang masif dari masyarakat menjadi modal besar. Ke depan, Bawaslu harus bisa mengakomodir gerakan pengawas partisipatif ini,” tambah Alam.
Alam menegaskan, Bawaslu Cilegon lebih mengutamakan pencegahan dengan sosialisasi di delapan kecamatan serta instansi pemerintahan. Namun, jika ditemukan dugaan pelanggaran, laporan tetap diteruskan ke instansi berwenang seperti BKN dan BKPSDM.
Soal partisipasi pemilih, pada penyelenggara pemilu 2024 lalu, angka partisipasi pemilih di Kota Cilegon mengalami trend tinggi.
“Tak hanya itu, partisipasi masyarakat sebagai pengawas demokrasi juga meningkat. Menurutnya, persaingan tiga kandidat memberi warna tersendiri di Cilegon,” paparnya.
Alam menyatakan, kinerja Bawaslu Cilegon mendapat apresiasi dengan meraih penghargaan SDM terbaik tingkat kabupaten/kota serta penghargaan penanganan pelanggaran terbaik di Provinsi Banten.
Meski begitu, terkait kabar empat ASN yang mendapat sanksi atas pelanggaran netralitas, Alam mengaku masih menunggu kejelasan resmi dari BKN.
“Kami sudah berkirim surat agar tembusan sanksi yang diberikan bisa diterima Bawaslu. Informasi yang ada masih sebatas di media,” jelasnya.
Alam menutup dengan pesan bahwa demokrasi hanya bisa berjalan sehat bila masyarakat, penyelenggara, dan peserta pemilu sama-sama menjaga integritas. (Ully/Red)
