CILEGON, SSC – Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cilegon kembali menganggarkan dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Murni 2020 untuk membayar biaya jasa konsultan proyek di Jalan Lingkar Selatan (JLS). Keberadaan konsultan proyek JLS untuk membantu pihak DPUTR dalam membuat perencanan, pemeliharan dan peningkatan JLS yang perlu menjadi perhatian serius.
Hal ini terungkap pada rapat dengar pendapat yang dilakukan Komisi IV DPRD Kota Cilegon dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cilegon di ruang rapat Komisi IV, Rabu (18/3/2020) pagi tadi.
Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cilegon Retno Anggaraini mengungkapkan, tim konsultan untuk proyek JLS sangat penting. Sebab, nanti tim akan menyusun dan merencanakan apa saja kebutuhan untuk perbaikan JLS ketika akan diperbaiki.
“Selama ini, ketika JLS itu rusak, kita perbaiki tanpa ada perencanan yang tepat. Karena kondisi ini, kami pun menganggarkan dari APBD Murni 2020 untuk membayar tim konsultasi,” kata Retno kepada Selatsunda.com usai hearing, Rabu (18/3/2020).
Hasil penilaian dari konsultan proyek, sambung Retno, sangat dibutuhkan sebagai acuan atau rekomendasi bagi DPUTR dalam melakukan perbaikan dan pemeliharan JLS.
“Setelah mereka (tim konsultan) melakukan kajian, barulah hasil kajian tersebut dilaporkan ke kami (Dinas PU). Dari hasil kajian tim konsultan JLS itulah yang jadi pijakan kami dalam memelihara dan memperbaiki Jalan Lingkar Selatan,” sambung Retno.
Disinggung mengenai anggaran Rp 300 juta dari APBD Cilegon, kata Retno, hanya untuk 1 paket pekerjaan dengan total luas JLS sebesar 16 kilometer.
“Hanya untuk 1 paket pekerjaan aja. Misalnya, untuk perbaikan gorong-gorong, drainase atau TPT di JLS,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Cilegon Erick Erlangga meminta pihak PU Cilegon untuk serius dalam memperbaiki berbagai keluhan masyarakat terkait jalan rusak yang ada di JLS maupun di titik Kota Cilegon.
“Coba maksimalkan anggaran yang ada. Anggaran tersebut kan dari hasil rekomendasi PU bukan rekomendasi dari DPRD. Jadi maksimalkan semuanya. Jangan ada lagi silpa (sisa anggaran) yang tersisa,” pungkasnya. (Ully/Red)
