Brosur Kapal Trayek Pelabuhan Panjang-Indah Kiat, Merak beredar di media sosial dan ramai diperbincangkan operator kapal di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, belum lama ini. Foto Istimewa

CILEGON, SSC – Sebuah brosur kapal penumpang dengan trayek lintasan Pelabuhan Panjang, Lampung-Pelabuhan Indah Kiat, Merak ramai diperbincangkan kalangan perusahaan pelayaran di Pelabuhan Merak. Brosur kapal dengan lintasan yang lokasinya tak jauh dari obyek vital, Pelabuhan Merak juga beredar di media sosial.

Brosur itu pun menjadi perbincangan operator kapal ditengah pemerintah memberlakukan larangan mudik di Pelabuhan Merak-Bakauheni.

Diketahui, pada bagian atas brosur tertulis nama sebuah perusahaan pelayaran. Brosur juga tertulis kapal akan beroperasi pada 1 Mei 2020. Brosur mencantumkan tulisan informasi jadwal dan pemesanan tiket dengan nomor telepon yang dihubungi. Tertulis juga Cashback untuk Driver dan nama situs serta tarif tiket golongan kendaraan.

Direktur Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi diwawancara saat di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Selasa(28/4/2020). Foto Ronald/Selatsunda.com

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi disela kegiatannya mengecek larangan mudik di Pelabuhan Merak memberi komentar. Ia menyatakan, pihaknya setelah mendapat informasi tersebut langsung berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla). Ditjen Hubla, kata dia, menginformasikan bahwa kapal tersebut belum berizin.

“Oh nggak ada (kapal trayek Pelabuhan Panjang-Indah Kiat), saya sudah koordinasi. Itu izinnya, itu kan, dermaganya (kewenangan) punya (Ditjen Perhubungan) laut. Jadi izinnya ke laut. Kemudian kapalnya juga lebih banyak kepada kapal penumpang, jadi lebih ke laut. Tapi saya pernah tanya ke (Ditjen Perhubungan) laut, belum ada izinnya itu,” ungkapnya, Selasa (28/4/2020).

Ia mengaku sempat kaget dengan brosur tersebut karena beredar luas di media sosial.

Untuk memastikan izin operasi kapal tersebut masuk dalam klasifikasi kapal penumpang atau penyeberangan akan diterusuri pihaknya. Begitupun terkait lokasi trayeknya yang berdekatan dengan lintasan Pelabuhan Merak-Bakauheni.

“Saya coba nanti, saya coba lihat peraturan menteri terkait masalah itu. Kalau saya kan hanya pelayanan, point to point dan itu penyeberangan. Karena penyeberangan dianggap sebagai perpanjangan atau jembatan, dari jalan darat. Makanya (Trayek Pelabuhan Merak-Bakauheni) itu punya (kewenangan) darat,” terangnya.

Ia menerangkan, agar tidak berpolemik dengan perusahaan pelayaran di Pelabuhan Merak-Bakauheni akan ditinjau terlebih dahulu oleh pihaknya dengan mengkaji berbagai aspek pertimbangan.

“Saya tinjau dulu lah. Saya akan coba lihat. Kan ini, satu, legalitasnya seperti apa. Kita harus lihat dulu semuanya. Baik legalitas menyangkut kapal ini, perusahaan ini, (izin lintasan dan operasi) boleh atau nggak. Misalnya dermaga yang berdekatan seperti ini, boleh apa nggak. Akan saya lihat semuanya,” tandasnya.

Sementara sebelumnya, Selatsunda.com sempat mencoba untuk mengkonfirmasi Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Agus Purnomo. Kata Dirjen Hubla terkait hal itu tengah dicek kebenarannya.

“Saya cek dulu ya,” ujarnya lewat pesan pendek whatsapp. (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here