Dinas Kesehatan Kota Cilegon menginstruksikan 8 Puskesmas di wilayah Cilegon untuk mengumumkan tidak melayani pembuatan surat keterangan sehat bagi pemudik. Tampak salah satu puskesmas memasang pengumuman disertai SE Gugus Tugas Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020, Minggu (17/5/2020). Foto Istimewa

CILEGON, SSC – Dinas Kesehatan Kota Cilegon menginstruksikan kepada 8 Puskesmas di wilayah Kota Cilegon untuk tidak melayani Pembuatan Surat Keterangan Sehat bagi Pemudik. Hal ini dilakukan mengantisipasi modus para pemudik yang ingin lolos menyeberang di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon.

Informasi yang dihimpun, pengumuman tidak memberi pelayanan pembuatan surat keterangan sehat kepada pemudik ditempel di setiap pintu masuk puskesmas yang ada di Cilegon. Selain itu, Dinkes juga menempel Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon, Arriadna mengatakan, Presiden RI, Joko Widodo telah menegaskan bahwa warga Indonesia dilarang untuk mudik Lebaran tak terkecuali bagi pemudik yang hendak menyeberang melalui Pelabuhan Merak yang ada di Kota Cilegon.

Ia menjelaskan, meski pemudik dilarang menyeberang namun ada beberapa kriteria orang yang diperbolehkan menyeberang. Kriteria itu tertuang dalam SE Gugus Tugas Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020.

Dalam SE tersebut terdapat kriteria orang yang diperbolehkan melakukan perjalanan bepergian yakni orang-orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta yang menyelenggarakan kegiatan berkaitan dengan pelayanan percepatan penanganan Covid-19.

Kemudian perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia.

Selanjutnya repatriasi Pekerja Migran Indonesia (PMI), WNI, dan pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah sampai ke daerah asal, sesuai ketentuan yang berlaku.

Kriteria orang yang diperbolehkan bepergian ini wajib memenuhi dokumen yang dipersyaratkan diantaranya syarat surat keterangan sehat dan rapid test dari puskesmas atau sarana kesehatan lain.

Ia menegaskan, agar dokumen yang dipersyaratkan dalam SE tersebut tidak dimanfaatkan untuk kepentingan yang bukan peruntukannya khususnya pemudik maka Dinkes Cilegon mengeluarkan kebijakan untuk tidak melayani surat keterangan sehat bagi pemudik.

“Diluar kriteria di dalam SE itu kan harusnya tidak boleh. Makanya saya bilang ke seluruh puskesmas di Cilegon buat surat pemberitahuan itu. Supaya jangan dimodusin sama orang. Saya minta buat pengumuman itu,” ungkapnya, Minggu (17/5/2020).

Terkait apakah surat keterangan sehat dapat dikeluarkan puskesmas untuk kriteria orang dalam SE tersebut, kata dia, pemkot Cilegon bisa mengeluarkannya. Akan tetapi surat keterangan sehat melekat dengan persyaratan lainnya yakni orang dibolehkan bepergian harus memenuhi hasil rapid test non reaktif/swab test negatif.

Disisi lain, kata Kadinkes, pemenuhan rapid test bagi orang dalam SE tersebut tidak dapat dilayani oleh pihaknya. Rapid test yang dilayani di puskesmas hanya diperuntukan kepada OTG, OPD, PDP dan tenaga medis yang merupakan warga di wilayah Cilegon.

“Kita memang punya rapid test, tapi rapid test kita itu bukan untuk mereka (orang dalam Surat Edaran yang diperbolehkan bepergian). Rapid test kita itu untuk ODP, PDP, orang tracing kontak, petugas kesehatan, itu peruntukan rapid test kita. Itu gratis,” tandasnya.

Sampai saat ini, Pemerintah Kota Cilegon tidak memiliki Peraturan Walikota (Perwal) atau dasar aturan kewenangan daerah untuk memberikan pelayanan rapid test bagi orang di luar daerah Cilegon yang diperbolehkan bepergian sebagaimana kriteria yang disebutkan dalam SE.

“Kami tidak punya Perwal untuk pelayanan covid seperti (dimaksud dalam SE) itu. Bayangkan berapa banyak orang yang akan menyeberang untuk kriteria yang bepergian, itu kita layani menggunakan anggaran Cilegon. Itu bisa bayangkan,” paparnya.

Maka dari itu, pihaknya meminta agar orang yang diperbolehkan bepergian di dalam kriteria SE dapat memenuhi seluruh persyaratan dari tempat mereka berasal. Atau jika ingin memenuhi persyaratannya seperti surat keterangan sehat dan swab test/rapid test disarankan dapat mengajukannya di sarana pelayanan kesehatan swasta.

“Puskesmas kami tidak melayani rapid test yang ada di Surat Edaran itu. Makanya kita arahkan ke rumah sakit atau pelayanan yang punya rapid test, (sarana kesehatan swasta) yang diluar puskemas dan rumah sakit kita. Disana dia bikin surat dan untuk menyeberang,” paparnya. (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here