CILEGON, SSC – Pemerintah Kota Cilegon mencermati pandangan kritis tujuh fraksi DPRD terkait rancangan Perda Perubahan APBD 2026. Salah satunya terkait tidak tercapainya target BPHTB pada Semester I Tahun 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon, Aziz Setia Ade mengakui, fraksi dalam rapat paripurna sebelumnya mencermati beberapa hal. Salah satunya terkait pendapatan daerah khususnya realisasi BPHTB yang masih jauh dari harapan. Oleh karena tidak tercapai target, target BPHTB akan dikoreksi.
Sebelumnya, tujuh fraksi DPRD Kota Cilegon telah memberikan pandangannya terhadap Rancangan Perda Perubahan APBD 2026. Salah satunya datang dari Fraksi Partai Gerindra.
Fraksi Partai Gerinda menyorot sejumlah hal. Pertama, masih belum tercapainya pendapatan asli daerah (PAD). PAD Kota Cilegon pada Semester I 2026 baru mencapai 40,40 persen. Semestinya Pemkot pada Semester I/2026 dapat mencapai setengah dari target yang ditetapkan.
Fraksi Gerindra juga menyorot capaian BPHTB di Semeter I/2026. Fraksi Gerindra menilai realisasi masih sangat rendah. Yang tidak masuk akal ditengah capaian yang masih kecil Pemkot malah menaikan target di Perubahan APBD 2026 menjadi Rp 212 miliar.
“Kemarin pada saat rapat paripurna itu menekankan mencermati agar pendapatan dalam hal sektor BPHTB ini perlu dicermati lagi, sampai saat ini target nya belum sesuai dengan harapan tapi di sektor pajak yang lainnya, alhamdulillah mengalami peningkatan, hanya di BPHTB saja yang perlu dikoreksi,” ujar Aziz usai menghadiri rapat dengan Komisi I dengan OPD di DPRD Cilegon, Senin (14/9/2026).
Meski belum sesuai target, namun kata Aziz, capaian target pendapatan daerah akan dimaksimalkan. Beberapa yang akan dimaksimalkan diantaranya pajak daerah, retribusi derah, deviden dari BUMD dan pendapatan lain-lain yang sah. Kerek pendapatan itu perlu dimaksimalkan agar program prioritas dalam RPJMD dapat terlaksana.
“Ya kalau pendapatan ada beberapa sektor, ada pajak, ada retribusi dan ada deviden dari BUMD termasuk pendapatan lain-lain yang sah. Semuanya terus kita tingkatkan, optimalkan untuk mendongkrak pendapatan, sehinga program di RPJMD Wali Kota terlaksana,” tuturnya.
Ia menyatakan, dengan rapat kerja OPD dengan Komisi di DPRD diharapkan pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 dapat segera rampung. Dengan begitu program ke masyarkat dapat segera direalisasikan. Pihaknya juga menginginkan agar APBD 2026 dapat dijalankan dengan baik tanpa ada defisit anggaran, gagal bayar dan lainnya.
“Dengan pembahasan 2026 ini karena ini mendekati akhir tahun supaya target target-target yang menyentuh langsung dengan masyarakat ini tetap bisa kita realisasikan. Kita harus bisa menjaga jangan sampai di APBD tahun 2026 ini defisit gagal bayar dan lain sebagainya,” ucapnya. (Ronald/Red)
