Peta sebaran covid-19 di Kota Cilegon pada Senin (1/2/2021). Foto : istimewa

CILEGON, SSC – Status zona risiko penularan Covid-19 di Kota Cilegon mengalami perubahan per 1 Januari 2021 pada pukul 16.00 WIB.

Kota Cilegon yang sebelumnya masuk zona merah turun menjadi zona oranye atau risiko sedang. Dengan demikian Kota Cilegon keluar dari zona merah Covid-19.

Wakil Ketua I Satgaa Covid-19 sekaligus Dandim 0623 Cilegon Letkol Inf Ageng Wahyu Romadhon meski Kota Cilegon berubah status yang sebelumnya zona merah ke zona orange pihaknya tidak akan kendor dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kerumunan massa tersebut.

“Kami enggak puas berubah status dari zona merah ke zona orange. Justru kami targetkan Cilegon ini bisa masuk zona kuning atau hijau,” kata Wakil Ketua I Satgas Covid-19 Kota Cilegon saat dikonfirmasi Selatsunda.com melalui pesan singkat whatshappnya,” Senin (1/2/2021).

Dandim menambahkan, keberhasilan Kota Cilegon berubah status yang sebelumnya zona merah ke zona orange ini, bukan hanya keberhasilan dan kerja dari Tim Satgas Covid-19 di Cilegon melainkan dukungan dari masyarakat untuk menerapkan 5M.

“Kita (Tim Satgas Covid-19 Cilegon) hanya mengigatkan masyarakat saja untuk tetap menerapkan 5M. Kami hanya membantu masyarakat agar terbebas dari penyebaran Covid-19,” tambahnya.

Ageng mengaku, meski saat ini Peraturan Daerah (Perda) penanganan covid-19 masih berada di Pemprov Banten, bagi Dandim itu tidak akan menjadi masalah. Yang terpenting, Walikota Cilegon, Edi Ariadi telah menggeluarkan Surat Intruksi Walikota nomor 01 tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan dalam rangka mencegah penyebaran covid-19 di Kota Cilegon.

“Yang terpenting bagi saya surat intruski walikota sudah keluar. Dan itu akan menjadi dasar kami (pemerintah) untuk menindak tegas pelanggar covid-19,” ujar Ageng.

Sementara itu, Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, Pemprov Banten selalu berupaya optimal dalam penanganan pandmei Covid-19. Salah satunya dengan memperketat pelaksanaan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Pelaksanaanya dilakukan sesuai Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Provinsi Banten. Ketentuan itu berlaku mulai tanggal 26 Januari sampai dengan 8 Februari 2021. “Instruksi itu diterbitkan pada 25 Januari lalu,” ujarnya.

Mantan Ketua Ikatan Widyaiswara Indonesia itu menuturkan, selain itu Banten juga kini memiliki Perda tentang Penanggulangan Covid-19. Produk hukum daerah itu sendiri telah disetujui bersama DPRD Provinsi Banten dalam rapat paripurna DPRD Banten pada Kamis (28/1/2021). 

“Saat ini sedang dalam proses register ke Biro Hukum Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri),” katanya. (Ully/Red).