CILEGON, SSC – Wakil Walikota Cilegon, Fajar Hadi Prabowo mengungkapkan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bekerja lebih ekstra terutama kepada OPD penghasil untuk mengerek pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini disampaikannya merespon adanya rekomendasi dari DPRD Kota Cilegon setelah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2026 telah disetujui menjadi Peraturan Perda (Perda) saat Rapat Paripurna di DPRD Kota Cilegon, Hari ini, Jumat (28/11/2025).
Fajar mengungkapkan, pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari Pusat untuk 2026 berdampak sangat besar kepada daerah tak terkecuali Kota Cilegon.
Selama ini, dana TKD yang biasanya dikucurkan ke daerah tergolong besar namun saat ini sudah dikurangi. Dengan kondisi ini, Pemkot tidak bisa terus berharap.
Saat ini, kata Fajar, OPD harus berubah. Caranya dengan bekerja lebih ekstra salah satunya dengan meningkatkan PAD.
Ia pun berharap, dengan kondisi ini Pemkot dapat memperkuat kemandirian fiskal.
“Saya mau lihat pola pikir teman teman semua, kita nggak bisa terus menerus berharap. Sekarang harus ada ekstra kerja keras untuk meningkatkan pendapatan,” ungkap Fajar di DPRD Cilegon.
“Mudah-mudahan, ini adalah tahun yang orang bilang, daerah-daerah bilang, tahun yang sulit. Tetapi Kalau kita melihatnya adalah blessing, mudah-mudahan ini ada effort dari kita semua,” sambungnya.
Mengenai upaya mengerek PAD, kata Fajar, yang terpenting juga harus transparan. Kemudian penerimaan PAD juga harus benar-benar dikontrol. Salah satunya dengan menerapkan sistem digitalisasi.
“Terpenting lagi banyak hal yang perlu kita coba, kita mengacu pada transparansi dan juga mengacu inovasi pendapatan buat PAD. Digitalisasi juga salah satunya bisa di rubah,” terang Fajar.
Untuk menjaga stabilitas dan memperkuat kemandirian fiskal selain dengan meningkatkan PAD, kata Fajar, bersamaan dengan itu belanja juga dirasionalisasi. Belanja, lanjutnya, harus berbasis kebutuhan masyarakat. Karena keseluruhan itu tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat.
“Semua tetap harus. Mau bagaimanapun, Karena semua mengacu pada kesejahteraan masyarakat. Pertama kita menguatkan tubuh, OPD-nya. Kualitas kompetensi SDM juga penting,” paparnya.
“Kedua anggaran kita manfaatkan sebaik mungkin, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tidak berdasarkan keinginan, itu sudah saya tegaskan dalam rapat gabungan,” pungkasnya. (Ronald/Red)
