CILEGON, SSC – Pemerintah Kota Cilegon melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Salah satu upayanya dengan mendongkrak nilai reformasi birokrasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkup Pemkot Cilegon.

Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Cilegon, Sam Wangge mengatakan, sejauh ini reformasi birokrasi di Cilegon sudah berjalan baik. Indeks reformasi birokrasi tahun 2018 mencapai 60,27. Sekalipun sudah berjalan, menurut dia, sosialisisasi reformasi birokrasi ini masih perlu ditingkatkan khususnya kepada OPD di Cilegon.

“Ini untuk mendokrak nilai reformasi birokrasi kita secara keseluruhan. Karena memang sampai saat ini nilai kita 60, 27. Kita harapkan dengan kegiatan ini, kita dapat menambah nilai birokrasi,” ujarnya usai Sosialisasi Aturan Permenpan 30 tahun 2018 tentang pedoman penilaian reformasi birokrasi pemerintah di Aula Setda Cilegon, Jumat (2/8/2019).

Baca juga  Pemkab Serang Bongkar Tujuh THM di JLS Cilegon

Ia menerangkan, ada 8 ukuran yang harus dijalankan untuk meningkatkan reformasi birokrasi supaya tata kelola pemerintah berjalan bersih dan akuntabel. Diantaranya reformasi dalam manajemen, ketatalaksanaan, kelembagaan, akuntabilitas, pengawasan dan reformasi lainnya. Penerapannya nanti akan mulai dilakukan dengan melakukan survey kinerja ke 10 OPD.

“Salah satunya dengan kegiatan ini, kita melakukan survrey kapasitas organisasi. Nanti ada survey tentang korupsi, kemudian nanti ada juga survey tentang integritas jabatan,” tuturnya.

“Tentunya kita sisir, kira-kira (OPD) mana yang skala prioritas baik itu mana yang bisa dilakukan cepat. Sekarang sudah masuk ke 10 OPD. Diantaranya, Inspektorat, Setda, BPKAD, Bappeda, Diskupcapil,” sambung dia.

Sementara, Kasubdit Perumusan Kebijakan pada Kemenpan-RB, Canggih Angga Wicaksono menyatakan, survey kinerja organisasi menjadi salah satu cara untuk mengukur reformasi birokrasi. Hal itu terbilang penting bagi pemerintah daerah untuk mengetahui sejauh mana reformasi birokrasi telah dijalankan di OPD masing-masing.

Baca juga  Ini Besaran UMK 2022 Yang Ditetapkan oleh Gubernur Banten

“Jadi ini hanya salah satu tools untuk memotret,karena di survey. Jadi kalau walikota mau tahu (nilai reformasi birokrasi), ya di survey. OPD-nya paham tidak dengan yang dikerjakan, pegawai sudah sesuai nggak dengan pemahamannya kenapa dia disana, bener nggak sudah memberi pelayanan dengan baik,” ujarnya yang juga selaku narasumber pada sosialisasi itu.

Ia berharap, sosialisasi tersebut dapat memberi manfaat kepada OPD agar reformasi benar-benar dijalankan dengan baik.(Ronald/Red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini