DPRD Cilegon Persoalkan Tenaga Ahli Dampingi OPD di Rapat Verifikasi Renstra

CILEGON, SSC – Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon kembali memantik reaksi DPRD Cilegon. Kali ini dilatarbelakangi rencana rapat gabungan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah Antara Bappeda Dengan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam agenda yang direncanakan selama 3 hari itu, DPRD menolak pendampingan 13 Tenaga Ahli Walikota dan Wakil Walikota dalam rapat verifikasi Renstra Perangkat Daerah 2021-2026.

Posisi Tenaga Ahli dalam stuktur organisasi Sekretariat Daerah (Setda) semestinya berada di bawah Staf Ahli Walikota. Namun posisi dalam rapat tersebut seolah Tenaga Ahli berada di atas OPD.

“Kok kenapa pendampingannya dari dilakukan oleh Tenaga Ahli (TA). Kalau begitu, TA berada di atas OPD dong,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Hasbi Sidik, saat dihubungi melalui telepon genggam, Selasa (15/6/2021).

Menurut Hasbi, semestinya yang layak untuk melakukan pendampingan OPD bukan dari Tenaga Ahli. Melainkan dari instansi di lingkungan pemerintah pusat.

“Kalau mau, undang salah satu instansi dari pemerintah pusat kalau mau ada pendampingan. Kok ini malah TA,” kesalnya.

Dengan kondisi ini, Politisi Partai Gerindra ini meminta agar Tenaga Ahli bekerja sesuai posisinya yakni sesuai dengan struktur organisasi Setda di bawah Staf Ahli Walikota.

“Surat undangan di rapat gabungan itu salah besar. Ngawur malah,” tegas Hasbi.

Lantaran itulah, DPRD Kota Cilegon sepakat untuk menolak rapat gabungan tersebut.

“Secara tegas kami meminta rapat itu ditunda, hingga batas waktu yang tidak ditentukan,” ucapnya.

Hingga berita ini diturunkan, Walikota Cilegon Helldy Agustian tidak dapat dikonfirmasi. Konfirmasi lewat sambungan telepon genggam masih belum direspon. (Ully/Red)