Gedung DPRD Kota Cilegon (Foto Dokumentasi)

CILEGON, SSC – DPRD Kota Cilegon mempertanyakan keseriusan Pemkot Cilegon menerapkan Perda Covid-19. Pasalnya, setelah Pemprov Banten  menyerahkan hasil fasilitasi Perda Covid-19 ke Bagian Hukum Setda Kota Cilegon sejak 23 Maret 2021 lalu, Perda tersebut oleh kepala daerah belum ditanda tangani.

Ketua Komisi I DPRD Kota Cilegon, Hasbudin mengaku sangat menyayangkan jika Perda Covid-19 sampai hari ini belum direspon Pemkot.

“Sangat disayangkan kalau sampaihari ini belum ditanda tangani oleh walikota. Justru dengan belum adanya perda ini, Pemkot Cilegon menghambat program pemerintah pusat. Karena perda ini merupakan peda turunan dari perda pemerintah pusat,” kata Hasbudin kepada Selatsunda.com melalui sambungan telepone selurernya,” Kamis (15/4/2021).

Masih kata Hasbudin, perda yang sebelumnya telah diparipurnakan serta difasilitasi Pemprov semestinya sudah bisa diterapkan. Hal itu perlu karena melihat peta sebaran Covid-19, Kota Cilegon berzona orange. Maka dari itu, pihaknya meminta agar Perda dapat diterapkan.

“Jika dilihat dari angka penyebaran covid-19 seperti ini ditambah perda belum ditandatangani walikota, artinya Pemkot Cilegon tidak serius dalam menangani masalah pademi Covid-19? Saya pun akan pertanyakan apa masalah Pemkot Cilegon belum menindaklanjuti perda covid-19 ini. Kemungkinan akan saya minta penjelasan Bagian Hukum Setda Cilegon atas kondisi ini,” pungkasnya. (Ully/Red)