Audiensi Mahasiswa HMI MPO Untirta dengan DPRD Kota Serang yang diwakili oleh Kepala Baperpemda, Mad Buang, di ruang aspirasi, DPRD Kota Serang, Senin (1/3/2021). Foto Fathul Rizkoh/Selatsunda.com

SERANG, SSC – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Untirta mendorong DPRD Kota Serang membuat peraturan daerah (Perda) tentang Narkotika di Kota Serang.

Ketua HMI MPO Untirta, Irkhram Magfuri mengatakan, Kota Serang belum punya aturan terkait pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).

Padahal sesuai amanat Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, setiap daerah diminta untuk menerbitkan peraturan daerahnya masing-masing.

“Urgensinya berdasarkan amanat Permendagri, mengusulkan setiap daerah membentuk Perda,” katanya kepada awak media usai melakukan audiensi di Gedung DPRD Kota Serang, Senin (1/3/2021).

Menurutnya, Kota Serang harus mengikuti amanat Permendagri sebab hingga saat ini belum ada perda khusus yang membahas soal P4GN. Terlebih kasus peredaran gelap narkoba di Kota Serang selalu saja diungkap oleh pihak berwenang.

Baca juga  Larangan Warung Nasi Buka di Siang Hari Tuai Kontroversi, Ini Penjelasan Walikota Serang Syafrudin

“Berdasarkan kajian, peredaran gelap narkoba masih saja terjadi. Sementara perdanya belum terbentuk,” jelasnya.

Oleh sebab itu, para mahasiswa akan mengawal pembentukan perda narkotika dari awal penyusunan draf Raperda hingga selesai dan disahkan.

“Jadi ini upaya kami menginisiasi lahirnya perda narkotika di Kota Serang,” tambahnya.

Di lokasi yang sama, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperpemda) pada DPRD Kota Serang, Mad Buang merespon positif aspirasi mahasiswa. Ia mengaku, Kota Serang belum memiliki perda tentang narkotika lantaran belum ada aspirasi masyarakat yang datang.

“Karena belum ada masukan, aspirasi dari masyarakat. Iya (Kerja DPRD) kan harus berangkat dari masyakarat,” imbuhnya.

Dalam audiensi itu, DPRD memberikan tiga masukan agar Kota Serang dapat menjalankan amanat Permendagri. Pertama, di 2021 ini DPRD Kota Serang akan membahas raperda penyelenggaraan kesehatan. Sehingga pembahasan soal narkotika akan coba disisipkan ke dalam raperda penyelenggaraan kesehatan.

Baca juga  Moncer di Pileg 2019, PAN Siapkan Kader di Pilkada Cilegon 2024

Kedua, DPRD akan membuat raperda penanggulangan narkotika di tahun 2022 mendatang. Dan ketiga, DPRD akan mengajukan revisi terkati perda nomor 2 tahun 2010 tentang penyakit masyarakat.

“Iya (usulan 1 dan 2 menyisipkan pembahasa tentang narkotika di Raperda). Tapi kalau tidak bisa, kita buat Perda baru (khusus narkotika) di tahun 2022 nanti,” tandasnya. (SSC-03/Red)