20.1 C
New York
Senin, September 14, 2026
Beranda Peristiwa Fraksi Gerindra DPRD Cilegon Kritisi Raperda Perubahan APBD 2026, Mulai Target BPHTB...

Fraksi Gerindra DPRD Cilegon Kritisi Raperda Perubahan APBD 2026, Mulai Target BPHTB Naik Hingga BTT Turun

0
48
Anggota DPRD Kota Cilegon, DPRD Kota Cilegon, Fauzi Desviandy. (Foto Dok Selatsunda.com)

CILEGON, SSC – Tujuh fraksi DPRD Kota Cilegon telah memberikan pandangannya terhadap Rancangan Perda Perubahan APBD 2026. Salah satunya datang dari Fraksi Partai Gerindra.

Ketua Fraksi Partai Gerinda DPRD Kota Cilegon, Fauzi Desviandy mengatakan, fraksinya dalam memberikan padangan terhadap Raperda Perubahan APBD 2026 menyorot sejumlah hal. Pertama, masih belum tercapainya pendapatan asli daerah (PAD). Ia menyatakan, PAD Kota Cilegon pada Semester I 2026 baru mencapai 40,40 persen. Semestinya Pemkot pada Semester I/2026 dapat mencapai setengah dari target yang ditetapkan.

“Kalau kita melihat pendapatan asli daerah Kota Cilegon sendiri baru ada diangka 40,40 persen per bulan Juni. Semestinya angka itu ada di April atau Mei. Mustinya di Juni 50 persen. Ini kan tidak tercapai kalau berdasarkan nota keuangan yang diberikan ke kami, DPRD,” ucapnya, Belum lama ini ditulis Selatsunda.com, Senin (14/9/2026).

Fraksi Gerindra juga menyorot capaian BPHTB di Semeter I/2026. Menurut politisi disapa Ian, realisasi masih sangat rendah. Yang tidak masuk akal, kata Ian, ditengah capaian yang masih kecil Pemkot malah menaikan target di Perubahan APBD 2026 menjadi Rp 212 miliar.

“Kedua memang PAD itu disumbang dari pajak. Pajak itu penyumbang terbesarnya BPHTB. Namun BPHT target awal RP 206 miliar, ini baru tercapai sekitar 9,9 persen atau sekitar Rp 20 miliar,” paparnya.

“Ketika kita lihat di anggaran perubahan 2026, target pendapatan itu 206 miliar ditingkatkan menjadi Rp 212 miliar, ada kenaikan sekitar 6,5 miliar di BPHTB . Ketika enam bulan berjalan itu belum 10 persen, tetapi di Semester II ditambahkan lagi 6,5 miliar. Itu menjadi pertanyaan kami apakah realistis BPHTB,” sambungnya.

Iann sempat menanyakan hal itu kepada Pemkot apakah bisa terealisasi. Namun setelah diberikan daftar perusahaan yang menjadi target BPHTB, diperkirakan tidak akan tercapai. Bahkan menurutnya target itu baru terealisasi di 2027.

“Kemarin itu kami memnta detail di semester II ini, memang ada perusahaan yang di list, ditunjukan oleh pemkot, tetapi nyatanya sampai saat ini agak berat. Bahkan ada perusahaan yang kemungkin di carry over di 2027,” terangnya.

“Itu jadi pertanyaan kami, apakah BPHTB dengan 9,9 persen akan realistis menjadi 100 persen. Dari Rp 20 miliar menjadi Rp 212 miliar. Itu berat sekali kalau orang kerja. Bagi kami, tidak realistis,” tuturnya.

Selain soal pendapatan asli daerah, Fraksi Gerindra juga menyorot naiknya belanja pedawai dan belanja barang dan jasa. Seiring kenaikan itu justru beberapa pos belanja yakni belanja modal, belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga malah diturunkan.

“Sektor belanja ada beberapa hal, belanja pegawai meningkat sekitar 4 persen, belanja barang dan jasa meningkat sekitar 9 persen. Tetapi belanja bantuan sosial turun 22 persen, belanja modal turun 12 persen dan belanja tak terduga turunn 17 persen,” paparnya.

Ia mengkhawatirkan, dengan diturunkannya belanja tidak terduga dengan situasi Gunung Anak Krakatau erupsi maka mitigasi akan tidak berjalan optimal.

“Yang saya khawatirkan, contoh yang terjadi saat ini yang kita alami sekrang, kalau belanja tak terduga dikurangkan, maka budget Pemkot untuk mengatasi itu, agak sulit kedepan. Itu yang menjadi konsen kami. Pemkot harusnya mempertimbangkan, saat ini kan Gunung Anak Krakatau tak terduga, kalau dana itu tidak ada, agak susah penanggulangannya,” bebernya.

Ian juga menyinggung jika pihaknya tidak mau Pemkot menjadikan dana transfer ke daerah dari Pusat yang berkurang sebagai tameng alasan kendala fiskal. Padahal kinerja Pemkot yang menurutnya yang tidak maksimal karena PAD yang dicapai hanya 40,40 persen.

“Kalau kita lihat komposisi, dana transfer sudah 50 persen. Sedangkan PAD diangka 40,40 persen, jadi sangat jauh. Jadi uang yang diberikan kepada kita dari Pusat, komposisinya lebih besar dari yang (PAD) Pemkot hasilkan. Ini, jadi jangan sampai program tidak berjalan, itu dijadikan tameng, dengan alasan dana transfer pusat dipotong padahal pemerintah sudah memberikan DAU dan DAK. Kecuali kalau PAD kita besar, dana transfer kecil, itu beda lagi,” pungkasnya. (Ronald/Red)