Smart Parking diterapkan di ruko PCI Cilegon, Selasa (11/8/2020). Foto Elfrida Ully/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon meminta penerapan smart parking yang berlokasi di Blok KK & Blok A, Pondok Cilegon Indah (PCI) disetop. Penyetopan tersebut diminta karena timbul kegaduhan antara pemilik ruko dan pengelola parkir.

Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat (hearing) antara Komisi III dan IV DPRD Kota Cilegon dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon, Senin (24/8/2020) pagi tadi.

Ketua Komsisi III DPRD Cilegon Abdul Ghoffar mengatakan, penyetopan tersebut ditetapkan sampai batas waktu yang tidak  ditentukan. Selain menyetop aktivitas pengelolaan smart parking, pihaknya juga mendesak agar Dishub secepatnya menggelar sosialisasi dan segera memperkuat dasar hukum pengelolaannya.

“Tiga catatan yang kami (DPRD Cilegon,red) untuk Dishub Cilegon agar segera dilakukan. Pertama, mengevaluasi kembali penerapan smart parking, segera menggelar sosialisasi kepada warga maupun pengelola ruko dan segera buat regulasi hukum agar tidak menyalahi aturan saat penerapan tersebut dibuka kembali,” kata Abdul Ghoffar kepada awak media.

Lanjut Ghoffar, DPRD tidak melarang Dishub menerapkan smart parking ini sebagai upaya inovasi dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Tetapi, dalam penerapan sistem parkir tersebut harus memiliki skema yang jelas. Sehingga tidak menimbulkan gesekan atau kegaduhan antara masyakat, pengelola ruko dengan Dishub sendiri.

Baca juga  Teken MoU, Kejari Cilegon Kawal Kredit Macet Milik BJB

“Itu yang penting dilakukan oleh Dishub. Jangan Tujuannya untuk menimbulkan PAD tapi timbul kegaduhan. Kami (DPRD) Cilegon sebagai penengah di satu sisi mewakili pemerintah daerah di sisi lain juga harus mengakovakasi kepentingan masyarakat. Masyarakat di sini ada 2, yakni, pemilik ruko dengan masyarakat yang datang ke ruko,” lanjut Ghoffar.

Senada dengan Ghoffar, Ketua Komisi IV DPRD Cilegon Erick Airlangga menyatakan,  dinas terkait agar tidak timbul kegaduhan diminta terlebih dahulu melakukan pendekatan ke masyarakat.

“Setelah rapat ini kita gelar, kami akan langsung memberikan catatan hearing ini kepada Ketua DPRD Cilegon (Endang Effendi) untuk segera disampaikan kepada Walikota Cilegon (Edi Ariadi) untuk segera ditindaklanjuti,” pungkasnya.

Terpisah, Kadishub Kota Cilegon Uteng Dedi menepis jika pengelolaan smart parking di Ruko PCI disetop hingga batas waktu tak ditentukan. Dishub, kata Uteng, sudah menyampailan ke dewan tetap melanjutkan smart parking karena telah melakukan  evaluasi sejak Sabtu (22/8/2020) hingga Senin (24/8/2020).

Baca juga  Pelantikan Sekda Kota Serang Tunggu Persetujuan KASN

“Kita sudah sampaikan kepada anggota DPRD jika pengelolaan smart parking tetap dilanjut dikelola oleh Dishub Cilegon. Kenapa kami tetap melanjutkan pengelolaan smart parking di sini (Ruko PCI), karena hasil evaluasi yang sudah kita lakukan. Jumlah volume lalu lintas/jumlah kunjungan orang roda dua dan empat datang ke PCI cukup banyak. Kira-kira jumlah kunjungan yang datang ke Ruko PCI dalam per hari mencapai 700-1.000 kendaraan,” tegas Uteng.

Disinggung penerapan smart parking berdampak pada omset/penghasilan pengelola ruko menurun, pihaknya tak menganalisa sejauh itu seperti yang dihadapi oleh pengelola ruko.

“Kalau dampaknya omset mereka (pedagang) menurun, kami tidak bisa menganalisa persoalan ini. Yang kami anaalisa hanya kunjungan kendaraan yang datang saja. Jadi tidak nyambung kalau penerapan smart parking berdampak pada omzet mereka merosot,” tungkasnya. (Ully/Red)

1 KOMENTAR

Comments are closed.