Calon Ketua DPRD Kota Cilegon, Isro Miraj (kanan) melakukan jumpa pres dengan awak media di salah satu rumah makan di Kota Cilegon,” Senin (1/3/2021). Foto : Elfrida Ully/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Endang Effendi telah diusulkan oleh Partai Golkar untuk diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Kota Cilegon. Partai politik besutan Airlangga Hartarto ini telah mencalonkan anggota DPRD, Isro Miraj untuk duduk sebagai ketua DPRD ke depan.

DPD II Partai Golkar Cilegon kepada Isro saat menjabat ketua DPRD nanti meminta untuk bisa mengambil langkah-langkah strategis. Terutama menyangkut kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon 2021 di eksekutif.

“Kita minta pak Isro bisa menakodai di parlemen bersama-sama untuk mengawal apa yang menjadi kebijakan partai dan juga kebijakan dari seluruh anggota parlemen yang ada di Kota Cilegon,” kata Wakil II Bidang Hubungan Masyarakat DPD II Golkar Cilegon, Sutisna Abbas saat konferensi pers di satu rumah makan di Kota Cilegon, Senin (1/3/2021).

Selain mengamankan kebijakan itu, Isro juga dituntut bisa menaikkan nilai tawar partai di legislatif.

“Bisa melakukan hal-hal yang bargainning posisi bahwa apa yang menjadi kebijakan dari rencana pemerintah RAPBD ini bisa diamankan oleh ketua dewan yang baru,” lanjut Sutisna.

Sutisna menyatakan, pergantian ketua DPRD pada prinsipnya adalah kebijakan partai. Pergantian bukanlah hal yang istimewa. Kata dia, Isro yang pernah menjabat Ketua Banggar DPRD di periode 2014-2019 lalu diharapkan nanti menjadi ketua DPRD bisa benar-benar menjaga marwah partai.

“Perlu disampaikan, pergantian ketua dewan bukan sesuatu yang istimewa tetap biasa-biasa saja. Karena ini kewenangan partai untuk menentukan siapa yang layak untuk memimpin di AKD. Partai berharap, dengan pergantian ini, Ketua DPRD Cilegon, mudah-mudahan dapat mengawali Partai Golkar ke depan,” jelasnya.

Sementara itu, Calon Ketua DPRD Kota Cilegon, Isro Miraj memastikan jika hubungannya dengan Ketua DPRD Non Aktif, Endang Effendi masih bejalan dengan baik. Adapun pemberhentian jabatan Endang sebagai ketua DPRD diatur dalam Tata Tertib DPRD Cilegon di BAB 15. Di mana dalam pasal 151 didalamnya pasal 48  mengatur pergantian pimpinan DPRD yang diusulkan oleh partai politik.

“Semua sudah diatur didalamnya. Dan saya sebagai petugas partai. Semoga amanah ini bisa saya jalankan sebagai Ketua DPRD Kota Cilegon,” harapnya. (Ully/Red)