Gubernur Banten, Wahidin Halim dan Walikota Cilegon, Edi Ariadi mengadakan rapat tertutup terkait pencegahan Covid-19 saat di Kantor Pemerintahan Kota Cilegon, Rabu (30/9/2020). Foto Istimewa

CILEGON, SSC – Pemprov dan pemerintah kota/kabupaten terus melakukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Banten. Fokus pencegahan tersebut terkait kegiatan kampanye pasangan calon (paslon) walikota dan wakil walikota Cilegon yang berkontestasi di Pilkada Cilegon. Di mana salah satunya menyangkut larangan kampanye yang melibatkan kerumunan massa besar-besaran.

Hal ini terungkap dalam rapat tertutup yang dihadiri Gubernur Banten, Wahidin Halim,
Wakapolda Banten, Brigjen Pol Wirdhan Denny, Walikota Cilegon, Edi Ariadi dan jajaran pemerintah saat di Kantor Pemerintahan Kota Cilegon, Rabu (30/9/2020).

“Semua sudah jelas dalam aturan, siapapun yang bertentangan dengan protokol kesehatan dan PSBB harus ditindaklanjuti. Paslon yang menggelar kampanye besar-besaran tentunya dianggap telah melanggar protokol covid-19 dan akan berurusan dengan Pak Kapolda (Irjen Pol Fiandar),” kata Wahidin kepada media usai rapat.

Baca juga  Diduga Rem Blong, Truk Pengangkut Cairan Kimia Terguling di SPBU Grogol

Paslon yang melanggar aturan tersebut, kata dia, akan didiskualifikasi. Ia pun mendorong KPU dan Bawaslu agar melakukan monitoring dan penindakan kepada paslon yang abai dan melanggar protokol kesehatan dalam setiap kegiatan kampanye.

“Masyarakat pun dapat secara aktif mengawal pelaksanaan rangkaian pilkada dengan melaporkan semua pelanggaran ke Bawaslu. Mari kita bersama-sama bahu-membahu untuk mencapai pilkada yang aman covid-19,” tandasnya.

Senada dengan WH, Walikota Cilegon Edi Ariadi menyerahkan penindakan pelanggaran protokol covid-19 kepada pihak Bawaslu dan Gakumdu.

“Kan sudah ditekankan juga dalam aturan. Ditengah pademi protokol kesehatan harus dikedepankan oleh mereka (pasalon Pilkada). Jadi, diharapkan semua itu harus bisa ditetapkan oleh semua pasalon walikota dan wakil walikota Cilegon,” harapnya. (Ully/Red)