CILEGON, SSC – Istri ASN yang tergabung dalam Dharma Wanita Persatuan (DW) Kota Cilegon diberikan pembekalan tata cara pembuatan laporan kegiatan dan kinerja berbasis elektronik. Pelatihan E-Reporting Laporan Pelaksanaan Program Kerja (LPPK) ini digelar di Aula Setda II Kota Cilegon, Rabu (10/9/2025).
Ketua DWP Kota Cilegon, Diah Monalisa Maman Mauludin mengatakan, pelatihan E-Reporting DWP seiring dengan kebijakan pemerintah menerapkan e-government dengan penggunaan teknologi dan informasi.
“Seiring diberlakukan kebijakan e-government, maka seluruh komponen sistem sudah memanfaatkan Teknologi Informasi. Dengan tujuan bertujuan memaksimalkan kinerja DWP,” kata Diah Monalisa kepada Selatsunda.com.
Diah Monalisa menambahkan, selain bertujuan meningkatkan kinerja di DWP, pelatihan juga untuk mengetahui sejauh mana pelaporan kegiatan pengurus untuk bisa lebih cepat dan jelas sehingga diketahui publik.
“Masyarakat tahu DWP itu apa, kegiatan apa aja yang dilakukan oleh DWP, impact ke masyarakat apa, Karena itu di zaman serba digital ini kita harus menggunakan E-Reporting,” tambah Diah.
Diah Monalisa pun tak menampik hasil laporan E-Reporting tingkat Kabuapaten/Kota se-Banten hingga September 2025, Kota Cilegon mendapatkan nilai terendah.
“Jadi salah satu penyebab penilaian E-Reporting Cilegon rendah, karena terkendala teknologi serta banyak para pejabat kita yang mungkin masih gaptek terhadap teknologi. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Cilegon saja tapi se-Provinsi Banten mengalami hal seperti ini. Karena itu, perlu pendampingan terus menerus agar tidak terjadi Pengimputan data yang salah,” jelasnya.
Istri Sekda Kota Cilegon menargetkan, pihaknya akan melakukan perbaikan agar seluruh operator di masing-masing OPD, kelurahan dan kecamatan bisa lebih up date seluruh kegiatan yang telah dilakukan.
“Data yang mereka sampaikan ini harus cepat disampaikan. Kalau kegiatanya di bulan Juli itu harus disampaikan di bulan juli. Kadang-kadang pelaporannya mereka selalu telat bisa sampai Agustus sedangkan kegiatanya di Juli,” katanya.
Dengan pelatihan ini, harap Diah, dapat mempermudah para pengurus DWP tingkat kota, kecamatan dan kelurahan untuk merapikan proses administrasi, terutama dalam hal pelaporan.
“DWP harus tampil sebagai organisasi pertemuan yang kreatif dan inovatif. Segala kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan dan berdampak bagi masyarakat,” pungkasnya. (Ully/Red)
