Ilustrasi (fotografis Selatunda.com)

CILEGON, SSC – Pemkot Cilegon saat ini tengah menyusun rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait penanganan Covid-19 (Virus Corona). Raperda penanganan covid-19 ini disusun untuk legalitas hukum saat Pemkot Cilegon melakukan penindakan kepada warga yang tidak mengikuti protokol kesehatan.

Informasi yang dihimpun Selatsunda.com, beberapa point penting yang ada di dalam raperda covid-19 ini, Pemkot Cilegon akan menerapkan sanksi tegas bagi pelanggar  berupa kurungan penjara selama 3-6 bulan serta sanksi denda mulai Rp 3 juta hingga Rp 20 juta.

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Cilegon Agung Budi Prasetya mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyelesaikan susunan Raperda Penanganan Covid-19 sehingga bisa serahkan ke DPRD Cilegon.

“Ini lagi di selesaikan susunanya. Kalau sudah selesai baru diserahkan langsung ke DPRD Cilegon untuk dapat dibahas oleh internal mereka,” kata Agung saat ditemui di Pemkot Cilegon, Kamis (19/11/2020).

Baca juga  Meresahkan, ODGJ Berkeliarkan di Kota Serang

Di tempat berbeda, Plt Kepala Dinkes Kota Cilegon yang juga menjabat Asda III Kota Cilegon, Dana Sujaksani menjelaskan, selama ini Pemkot belum memiliki aturan yang kongkret menangani masalah Covid-19 di Cilegon. Namun dengan ada payung hukum, pelanggar aturan bisa ditindak tegas.

“Inilah yang selama ini ditunggu-tunggu ada aturan penanganannya. Tapi tetap kita (Cilegon) tetap mengacu pada Provinsi Banten. Jadi perda di provinsi secara umum akan fokus pada kegiatan seni budaya, transportasi dan perdagangan. Kemarin, Rabu (18/11/2020) kami telah berikan masukan ke provinsi, kira-kira apa yang bisa diakomidir di daerah,” ujarnya.

Dalam hal ini, lanjut Dana, pihaknya meminta agar setiap daerah tidak bisa dipukul rata dengan wilayah lain. Salah satu contoh, di Kota Cilegon memiliki industri dan di Kabupaten Pandeglang dan Lebak memiliki kultur pertanian.

Baca juga  Warga Kepuh Keluhkan Hujan Debu Batubara dari Pabrik Industri

“Jadi ada kekhususan sendiri. Jangan dipukul rata begitu. Serahkan ke Cilegon bagaimana perdanya,” lanjut Dana.

Hal yang sama juga diungkapkan Walikota Cilegon Edi Ariadi. Ia menuturkan, saat ini Pemkot Cilegon tengah membahas Raperda Penanganan Covid-19. Denga adanya perda ini, tentunya akan menindaktegas pelanggar protokol kesehatan.

“Kan perdanya lagi mau di bahas. Nanti dalam perda ini akan ada pelanggaran keras bagi mereka (pelanggar) prokes covid-19. Siapa aja, baik ASN dan masyarakat yang melanggar di denda aja. Enggak usah pilih kasih,” pungkas Edi. (Ully/Red)