Kondisi Gedung Eks Matahari Lama milik Pemkot Cilegon di Jalan SA Tirtayasa yang rencananya akan dijadikan lokasi Mal Pelayanan Publik, Jumat (22/1/2021). Foto Ronald/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Pemerintah Kota Cilegon tampaknya tidak dapat menerapkan Mal Pelayanan Publik lantaran rencana pembangunannya gagal lelang. Padahal Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah meminta setiap daerah untuk mendirikannya sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum ke masyarakat serta memberikan akses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau.

Kepala Bagian Organisasi pada Setda Cilegon, Sam Wangge mengatakan, rencana pembangunan MPP di setiap daerah termasuk Cilegon tengah didata oleh KemenPAN-RB. Rencana ini pun telah disampaikan kepada pimpinan daerah.

“Arah kesitu (Bangun MPP) sudah mulai karena diminta KemenPAN. Surat juga sudah kita berikan kepada pimpinan. Kita masih nunggu dari beliau seperti apa kedepan,” ungkapnya, Jumat (22/1/2021).

Pada prinsipnya, MPP disediakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara terintegrasi sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 23/2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Di mana pelayanan diberikan dengan sistem one stop service menghindari mal administrasi.

“Itu sangat penting, semua jadi one stop service. Setiap perizinan sudah di satu tempat. Nanti disitu untuk berbagai perizinan, termasuk instansi vertikal seperti imigrasi, samsat dan lainnya,” ujarnya.

“Termasuk menghindari mal administrasi tapi itu ke teknis pelaksanaannya. Jadi konsepnya lebih nyaman, seperti datang ke hotel dan mall,” sambungnya.

Sementara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Cilegon, M Ridwan membenarkan lelang renovasi Gedung Eks Matahari Lama yang akan dijadikan gedung MPP, gagal dilaksanakan. Pembangunan MPP yang dianggarkan Rp 2 miliar dan gagal lelang pada Oktober 2020 lalu itu terjadi karena dokumen yang diajukan peserta tidak memenuhi syarat.

“Itu gagal lelang tahun kemarin. Informasinya dari ULP, peserta yang ikut lelang tidak lulus administrasi dan teknis,” ungkapnya.

Ia menyatakan, pihaknya berharap lelang tersebut bisa terlaksana. Namun lelang MPP pasca gagal tidak bisa dilanjutkan dan tidak lagi dianggarkan di 2021.

“Karena gagal lelang sekali, jadi kita tidak bisa lelang lagi. Untuk itu di tahun 2021, tidak dianggarkan lagi,” pungkasnya. (Ronald/Red)