CILEGON, SSC – Pemerintah Kota Cilegon tampaknya berpikir keras mengelola anggaran daerah yang efektif dan efisien dampak kebijakan pemangkasan dana transfer daerah (TKD) 2026 dari Pemerintah Pusat. Kondisi ini turut mendapat perhatian dari DPRD Kota Cilegon.
Ketua DPRD Kota Cilegon, Rizki Khairul Ichwan mengatakan, memang dalam penyusunan APBD 2026 Kota Cilegon yang saat ini sedang berlangsung tidak lepas dengan kondisi fiskal yang ada. Menurut Rizki, baik eksekutif dan legislatif harus sama-sama menyikapinya dengan bijak.
Rizki menyatakan, adanya kebijakan pemangkasan TKD jangan menjadi beban berkelanjutan. Tetapi pihaknya mendorong agar Pemkot dapat fokus memperkuat kemandirian fiskal. Salah satunya dengan mengerek pendapatan asli daerah (PAD).
“Dengan pemangkasan TKD ini jangan menjadi beban berkelanjutan tetapi ini menjadi acuan motivasi kita untuk meningkatkan pendapatan asli daerah supaya kemandirian fiskal terwujudkan,” ujar Rizki, Rabu (26/11/2025).
Selama ini, kata Rizki, daerah memang bergantung dengan TKD dari pusat. Sudah saatnya, saat ini Pemkot harus bisa mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Untuk mewujudkan kemandirian fiskal, Rizki mendorong agar OPD penghasil dapat benar-benar mengoptimalkan potensi yang ada. Baik itu pendapatan daerah dari opsen pajak, pajak daerah lainnya dan retribusi daerah.
Disisi lain, Rizki juga mengharapkan agar Pemkot dapat mengantisipasi kebocoran PAD. Kemudian juga menerapkan sistem penerimaan PAD berbasis digital agar dapat terkontrol.
“Ada beberapa sumber potensi yang bisa kita maksimalkan, salah satunya Pelabuhan Warnasari. Kemudian retribusi jangan terjadi kebocoran. Kita dorong supaya ada digitalisasi, real time, itu bisa menjadi acuan. Bagaimana kita ini pendapatan per hari ini sudah terukur dan sistematis,” ucapnya.
Kemudian dalam menyusun target PAD, kata Rizki, perlu dengan pendekatan teknokratik. Penetapan target jangan berdasarkan asumsi tetapi mengukurnya secara rasional.
“Jangan by feeling atau asumsi, tetapi harus dengan pendekatan tekonokratik. Karena kalau dengan pendekatan teknokratik, itu hasilnya pun rasional atau realisitis,” terangnya.
Selain terkait pendapatan, Rizki juga menekankan meski terdapat pemangkasan TKD, Pemkot dalam penyusunan APBD 2026 dapat memprioritaskan program dan janji poltik Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, Robinsar-Fajar Hadi Prabowo. Program-program prioritas terkait dengan pelayanan dasar baik pendidikan, kesehatan dan infrastruktur diminta jangan sampai terganggu.
“Yang jelas dengan adanya pemotongan TKD, kita tidak ingin dampak kepada pelayanan publik, terutama pelayanan dasar baik kesehatan dan pendidikan. Makanya yang paling penting poin belanja daerah itu harus disesuaikan mandatori spending terlebih dahulu yang sesuai amanat konsititusi. Baru setelah itu dirasionalisasikan OPD-OPD yang lain,” pungkasnya. (*/Red)
