
CILEGON, SSC – Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) terus memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal dan kelompok pekerja rentan.
Setelah berhasil melampaui target kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada 2026, Disnaker Cilegon kini membidik sekitar 5.000 calon peserta tambahan yang berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Pendataan dan verifikasi calon peserta tersebut saat ini difokuskan di empat kecamatan, yakni Cilegon, Jombang, Purwakarta, dan Cibeber.
Sasaran penerima merupakan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan desil 1 hingga 4.
Kepala Bidang Hubungan Industri Disnaker Kota Cilegon, Faruk Oktavian, mengatakan proses verifikasi dilakukan untuk memastikan calon peserta yang didaftarkan benar-benar memenuhi kriteria pekerja rentan.
“Untuk pekerja rentannya ini ada pemandi jenazah terus ojol, terus nelayan, petani, sekarang lagi verifikasi di bulan ini estimasi sekitar 5 ribuan itu pekerja rentan yang desil 1 sampai 4 untuk 4 kecamatan dulu,” ungkapnya, Rabu (18/11/2026).
Pria sapaan Faruk ini menjelaskan, kelompok pekerja tersebut menjadi perhatian karena aktivitas pekerjaan sehari-harinya memiliki risiko kecelakaan kerja, sementara kemampuan untuk membayar iuran jaminan sosial secara mandiri belum tentu mencukupi.
Karena itu, pemerintah daerah berupaya memperluas jangkauan kepesertaan melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Upaya perluasan perlindungan tersebut melanjutkan capaian Disnaker Cilegon yang telah mendaftarkan 15.955 pekerja informal dan pekerja rentan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Jumlah tersebut melampaui target dalam rencana strategis (Renstra) 2026 yang ditetapkan sebanyak 11.000 peserta.
Faruk menyebut peserta yang telah terdaftar berasal dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk pekerja informal dan unsur kemasyarakatan.
“Target kita sebetulnya 11.000 sekarang sudah nembus 15.955 terdiri dari pekerja rentan dengan pekerja informal seperti Ketua RT, RW, Linmas, Kader,” ujarnya.
Melalui program tersebut, pemerintah memberikan perlindungan berupa dua manfaat utama, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
JKK memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan, sedangkan JKM memberikan manfaat kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia sesuai ketentuan program.
Dengan adanya perlindungan tersebut, pekerja informal diharapkan memiliki jaring pengaman sosial ketika menghadapi risiko yang dapat berdampak terhadap kondisi ekonomi keluarga.
Ia juga berharap proses verifikasi terhadap sekitar 5.000 calon peserta tambahan dapat segera diselesaikan agar semakin banyak pekerja rentan yang memperoleh perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan dengan pembiayaan APBD Kota Cilegon. (Ronald/Red)




