CILEGON, SSC – Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Cilegon Tahun 2021 mulai dibahas oleh DPRD dengan Pemerintah Kota Cilegon. Dalam pembahasan itu yang turut menadi perhatian Pansus LKPJ Walikota 2021 adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).
Ketua Pansus LKPJ Walikota Cilegon 2021, Erick Rebiin mengaku kecewa dengan tingginya Silpa yang mencapai Rp 457,79 miliar. Silpa ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun 2020 yang hanya mencapai Rp 250 miliar.
Oleh karena itulah, ia memberikan peringatan kepada Walikota Cilegon, Helldy Agustian untuk mengevaluasi seluruh pejabatnya serta memantau semua kinerja kepala OPD. Bahkan bila perlu lebih selektif dalam menempatkan semua pegawai sesuai dengan bidangnya masing-masing.
“Silpa 2021 lebih sadis dari 2020 lalu. Di 2020 aja Silpa tertinggi itu hanya Rp 250 miliar. Tapi di 2021 ini mencapai Rp 457,79 miliar. Ini menjadi catatan bagi kami, agar Walikota Cilegon, segera mengevaluasi semua OPD yang penyerapan anggarannya rendah. Walikota dalam hal ini memiliki pasukan rupanya tidak mumpuni dibidangnya. Harus di evalausi. Pantau terus pendapatan dan pembiayan tersebut,” kata Erick dikonfirmasi Selatsunda.com, Rabu (20/4/2022).
Politisi Partai Nasdem ini menyebutkan ada dua OPD yakni Dinas Pendidikan (Dindik) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) yang penyerapan anggarannya paling rendah. Kedua OPD beralasan anggaran tidak terserap disebabkan banyaknya pekerjaan fisik yang gagal lelang.
Menurutnya alasan itu adalah alasan klasik. Ia mengira kedua OPD tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
“Rata-rata semua OPD penyerapan anggaran dibawah 70 persen. Mereka (OPD) beralasan rendahnya penyerapan anggaran ini, disebabkan oleh gagal lelang. Kita enggak butuh alasan. Itu alasan klasik setiap tahun yang sering mereka sampaikan. Kalau mau lelang besar, kenapa diakhir-akhir pengajuanya? Kenapa tidak diawal tahun? Dan saya kira OPD ini tidak serius dalam menjalankan tugas dan perintah,” tegas Erick.
Masih kata Erick, selain memberikan catatan tersebut, pihaknya juga memberikan catatan keras kepada Inspektorat untuk bekerja secara maksimal dan lebih transparasi.
“Kita memberikan catatan ke Inspektorat agar mereka bisa bekerja secara maksimal, dan lebih transparasi. Kedepan, masing-masing mitra komisi akan mengkontrol sebuah mana kinerja di masing-masing OPD tersebut,” katanya.
Erick juga meminta agar Pemkot Cilegon menangkap kesempatan untuk menjemput dana pusat untuk pembangunan di Kota Cilegon.
“Semua OPD justru tidak mengambil kesempatan dalam menyerap dan mengambil dana dari pusat. Ini ada anggaran pusat tidak dimanfaatkan. Padahal untuk pembangunan Kota Cilegon. Kenapa tidak dijemput oleh mereka (OPD),” pungkasnya. (Ully/Red)
 Walikota Cilegon Tahun 2021 mulai dibahas oleh DPRD dengan Pemerintah Kota Cilegon. Dalam pembahasan itu yang turut menadi perhatian Pansus LKPJ Walikota 2021 adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).Ketua Pansus LKPJ Walikota Cilegon 2021, Erick Rebiin mengaku kecewa dengan tingginya Silpa yang mencapai Rp 457,79 miliar. Silpa ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun 2020 yang hanya mencapai Rp 250 miliar.Oleh karena itulah, ia memberikan peringatan kepada Walikota Cilegon, Helldy Agustian untuk mengevaluasi seluruh pejabatnya serta memantau semua kinerja kepala OPD. Bahkan bila perlu lebih selektif dalam menempatkan semua pegawai sesuai dengan bidangnya masing-masing.“Silpa 2021 lebih sadis dari 2020 lalu. Di 2020 aja Silpa tertinggi itu hanya Rp 250 miliar. Tapi di 2021 ini mencapai Rp 457,79 miliar. Ini menjadi catatan bagi kami, agar Walikota Cilegon, segera mengevaluasi semua OPD yang penyerapan anggarannya rendah. Walikota dalam hal ini memiliki pasukan rupanya tidak mumpuni dibidangnya. Harus di evalausi. Pantau terus pendapatan dan pembiayan tersebut,” kata Erick dikonfirmasi Selatsunda.com, Rabu (20/4/2022).){kind=link}