Mantan Kepala Cabang PT BKI Cabang Kota Cilegon, JA ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten terkait kasus dugaan korupsi proyek konstruksi fiktif, Kamis (4/11/2021). Foto Ronald/Selatsunda.com

SERANG, SSC – Mantan Kepala Cabang PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Cabang Kota Cilegon, JA ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten.

JA ditetapkan tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek konstruksi fiktif dengan merugikan kerugian negara sebesar Rp 4,5 miliar.

Kabid Humas Polda Banten, AKBP Shinto Silitonga menjelaskan, kasus korupsi awalnya terungkap dari audit internal BKI Pusat tahun 2017 yang menemukan adanya penggelapan uang oleh BKI Cilegon pada Mei 2016. Adanya temuan itu, kemudian kasus ditindak lanjuti Ditreskrimsus Polda Banten berdasarkan laporan BKI ke Mabes Polri.

Dalam perkara tersebut, penyidik mengungkap JA kala itu menggunakan kewenangannya sebagai kacab diduga membuat perencanaan 3 proyek pembangunan konstruksi secara fiktif. Ketiga proyek itu dibuat diluar cor bisnis BKI yakni pembangunan CSR drainase, landslide assesment and mitigation dan bridge line repair di Kecamatan Kebandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Atas rencana proyek fiktif itu, JA kemudian menerima dan mencairkan dana dari BKI Pusat. Tersangka dalam melakukan modus operandinya kemudian melaksanakan pekerjaaan yang seolah-olah skemanya berasal dari CSR perusahaan lain. Lalu, JA juga menggunakan dana itu untuk proyek betonisasi bekerjasama pihak ketiga.

Baca juga  Tembok Penahan Tanah di Cupas Kulon Grogol Ambrol

Usut punya usut, proyek betonisasi tersebut tidak didanai anggaran BKI tetapi menggunakan dana dari alokasi dana desa yang berasal dari APBN dan APBD.

“Disini letak proyek fiktifnya. Seolah-olah mengatakan proyek betonisasi dik kasi peristiwa adalah pekerjaan PT BKI faktanya itu sudah dibiayai oleh APBN dan APBD,” ujar Shinto didampingi Wadirkrimsus Polda Banten, AKBP Hendy F Kurniawan saat ekspos perkara kepada media di Mapolda Banten, Kamis (4/11/2021).

JA dalam menjalankan modus tidak sendirian. Ia menyepakati ketiga proyek fiktif dikerjasamakan dengan Direktur PT Indo Cahaya Energi, MW (40) selaku pihak ketiga yang mengerjakan proyek. Dalam kasus itu selain JA, penyidik juga menetapkan MW (41) sebagai tersangka yang saat ini berstatus daftar pencarian orang (DPO).

“Tersangka adalah saudara MW, jabatan sebagai Direktur PT Indo Cahaya Energi atau ICE yang menjadi pihak ketiga yang melakukan kontrak dengan BKI untuk melakukan proyek betonisasi. Sampai saat ini yang bersangkutan berstatus DPO,” ungkap Shinto.

Baca juga  Komunitas Difabel di Cilegon Butuh Perda Pelindungan Disabilitas

Sementara, Wadirkrimsus Polda Banten, AKBP Hendy F Kurniawan menambahkan, kasus korupsi proyek fiktif yang dilakukan JRA dan MW merupakan tindak pidana melawan hukum.

Di mana jenis usaha yang dilakukan tersangka tidak sesuai dengan anggaran BKI. Kemudian, realisasi anggaran juga tidak sesuai rencana kerja perseroan. Selanjutnya, dugaan pelanggaran lainnya terdapat prosedur kontrak tidak sesuai, tidak adanya verifikasi dan konfirmasi serta menerima cashback lebih dari Rp 500 juta.

“Uang tersebut dinikmati oleh MW yang DPO dan JA. JA ini termasuk pihak yang bersama-sama dengan MW, karena JA dalam perusahaan (BKI) yang berkewenangan mengawasi pelaksanaan pekerjaan,” tuturnya

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun. (Ronald/Red)