CILEGON, SSC – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemkot Cilegon dituntut untuk menyiapkan fasilitas khusus bagi wanita. Ketersediaan fasilitas bagi wanita ini sebagai bentuk komitmen Pemkot Cilegon dalam pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender (PUG). Artinya pembangunan yang berkeadilan.
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Cilegon, Heni Anita Susila mengatakan, keberadaan OPD di Lingkup Kota Cilegon tentunya harus mampu mendukung kesetaraan hak-hak bagi para wanita. Salah satunya hak bagi kesetaraan gender yakni dengan merencanakan anggaran untuk membangun fasilitas yang perduli terhadap kesetaraan gender.
“Kota Cilegon sudah punya alun-alun, nah bagaimana Disperkim ini (Dinas Perumahan dan Permukiman) harus membangun toilet antara perempuan dan laki-laki. Tak hanya membangun untuk laku-laki dan perempuan, keberadaan toilet yang dibangun juga harus ramah terhadap disabilitas dan ramah terhadap lansia. Selaon Disperkim, untuk DLH (Dinas Lingkungan Hidup) juga harus mampu menciptakan lingkungan yang ramah perempuan dan ramah laki-laki,” kata Heni kepada awak media usai penandatangan komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan kepala OPD se-Kota Cilegon yang digelar di salah satu hotel di Kota Cilegon,” Kamis (20/2/2020).
Ia menambahkan, penyediaan fasilitas khusus wanita ini, sebagai bentuk persiapan Pemkot Cilegon untuk dilakukan penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2020.
APE merupakan penghargaan atas prakarsa dan prestasi yang dicapai dengan menunjukan kondisi dan kesejahteraan orang lain dalam kaitannya dengan pencapaian kesejahteraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di daerah.
“Ada empat kategori penghargaan APE dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Kategori Pratama (pemula), Madya (pengembang), Utama (peletakan dasar dan keberlanjutan) dan Mentor,” sambungnya.
Ia menjelaskan, untuk penilaian yang dilakukan oleh pemerintah pusat akan dilakukan pada Agustus, September dan Oktober mendatang.
Sementara itu, Walikota Cilegon Edi Ariadi mengungkapkan, meminta agar seluruh OPD di Pemkot Cilegon dapat mendukung persediaan fasilitas umum guna mewujudkan kesetaraan gender di Cilegon.
“Nanti di masing-masing OPD tuh harus menganggarkan anggaran yang mereka punya tuh. Jika anggaran tidak ada seperti di Kecamatan atau kelurahan baru, minta ke Bu Beatrie (Kepala Bappeda Cilegon,red) untuk mencantumkan anggran tersebut di DPWKel,” ujar Edi.
Edi yang juga sebagai Ketua Penanggung Jawab di Kota Cilegon, optimis dengan ketersediaan fasilitas pengarusutamaan gender ini, Cilegon dapat berhasil meraih penghargan tingkat utama.
“Harapan saya, tahun ini bisa meraih penghargaan tingkat utama. Setelah utama, baru beralih ke tingkat mentor,” harapnya. (Ully/Red)
