CILEGON, SSC – Walikota Cilegon, Helldy Agustian nampaknya cukup geram mendapat laporan jika banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkup Pemkot Cilegon yang jarang masuk kerja namun terima gaji penuh. Gegara masalah tesebut, orang nomor satu di Cilegon ini mendesak agar Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) secepatnya melakukan tindakan indisipliner.
Hal Ini terungkap dalam acara Sosialisasi Pembinaan Disiplin PNS di Lingkungan Pemkot Cilegon, di aula Dinas Komunikasi Informasi Sandi dan Statistik (DKISS) Kota Cilegon, Rabu (24/3/2021).
Helldy menuturkan, persoalan tersebut terbanyak datang dari pegawai honorer. Dia pun bertindak mensetop segala bentuk perekrutan honorer.
“Banyak sekali persoalan di seputar kepegawaian, terbanyak honorer. Karena itulah saya membuat kebijakan untuk tidak dulu merekrut honorer. Baik itu TKK, THL, dan lainnya,” katanya.
Ia menuturkan, untuk membiayai para pegawai, Pemkot Cilegon telah banyak menggeluarkan anggaran belanja pegawai sebesar Rp 784 miliar dari besaran PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar Rp 725 miliar.
“Itu besar pasak dari pada tiang,” tuturnya.
Tidak hanya menemukan banyaknya pegawai yang menerima gaji buta, Helldy pun banyak menemukan banyaknya pegawai di suatu OPD namun tidak sesuai dengan peruntukannya.
“Ada yang kelebihan pegawai di OPD. Ada juga yang kekurangan pegawai. Sudah begitu, job desk mereka tidak ada kepastian,” tuturnya.
Ia mengaku sudah membuat tim ad hoc untuk memonitoring kinerja pegawai. Khususnya pegawai yang melakukan tindak indisipliner.
“Nanti ad hoc yang menentukan sanksi apa yang akan diberikan terhadap PNS tersebut. Kalau benar ditemukan ada pegawai seperti itu, perlu dipecat, pecat,” tegas Helldy.
Terpisah, Kepala BKPP Kota Cilegon Heri Mardiana mengatakan, persoalan yang disebutkan oleh Walikota Helldy merupakan hasil dari temuan tim khusus evaluasi kepegawaian.
“Ini hasil evaluasi tim khusus, kami memang mendapati persoalan-persoalan itu,” katanya.
Ditanya berapa jumlah pegawai yang jarang masuk namun digaji, Heri enggan memberikan keterangan. Ia hanya mengatakan, akan membentuk tim adhock guna memproses pegawai-pegawai indisipliner.
“Nanti akan kami proses, akan ada tim adhock yang akan menindaklanjuti temuan-temuan itu,” pungkasnya. (Ully/Red)
 di Lingkup Pemkot Cilegon yang jarang masuk kerja namun terima gaji penuh. Gegara masalah tesebut, orang nomor satu di Cilegon ini mendesak agar Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) secepatnya melakukan tindakan indisipliner.){kind=link}