CILEGON, SSC – Sejumlah pedagang yang berjualan di Pasar Kranggot, Kota Cilegon menolak keras rencana pemerintah pusat untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap bahan pokok atau sembako.
Perlu diketahui, rencana ini tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Salah satu pedagang di Pasar Kranggot, Aminah mengatakan tak setuju rencana pajak sembako yang akan dibebankan kepada para pedagang. Pengenaan PPN ditolak karena hingga saat ini kondisi pedagang terpuruk sejak pademi Covid-19 berlangsung.
“Semua sembako sudah pada naik dari mulai sebelum puasa kemarin. Kalau ditambah pajak lagi, gimana nasib kami? Sekarang ini aja susah dapat untung,” kata Aminah kepada Selatsunda.com,” Sabtu (12/6/2021).
Menurutnya, penolakan pemberlakukan pajak ini tidak hanya terjadi di Cilegon saja tetapi seluruh pedagang di Indonesia pun menolak pemberlakukan pajak sembako tersebut.
“Bukan saya aja yang tidak setuju, pasti kawan-kawan pedagang lain juga pasti tidak akan setuju,” tambahnya.
Aminah mengungkapkan, imbas kondisi pademi covid-19, penjualannya turun dratis. Di mana, hampir semua sembako mengalami kenaikan yang cukup tinggi.
“Sekarang itu, nyari duit sebesar Rp.2 juta itu sangat susah, sekarang saja omset say turun drastis. Biasanya omset saya itu Rp 5 juta lebih, sekarang paling dapet omset Rp 1 juta hibgga Rp 1,5 juta,” ungkapnya.
Senada dengan Aminah, pedagang lainnya, Indra mengaku keberatan dengan adanya wacana tersebut, sebab saat ini perekonomian di tengah pandemi belum membaik.
“Iya keberatan, kenapa harus ada pajak lagi? kenapa bisa sembako ada pajaknya?,” keluhnya.
Pedagang lainyna Rahman mengaku jika kebijakan tersebut tidak berpihak kepada pedagang terlebih saat ini masih pandemi Covid-19. Di mana ekonomi masyarakat masih belum stabil.
“Sangat keberatan, apalagi dampak pandemi ini sangat terasa bagi kami penjual di pasar, ekonomi belum membaik,” ungkap Rahman. (Ully/Red)
 terhadap bahan pokok atau sembako.Perlu diketahui, rencana ini tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).Salah satu pedagang di Pasar Kranggot, Aminah mengatakan tak setuju rencana pajak sembako yang akan dibebankan kepada para pedagang. Pengenaan PPN ditolak karena hingga saat ini kondisi pedagang terpuruk sejak pademi Covid-19 berlangsung.){kind=link}