Kantor Walikota Cilegon. Foto : Dokumentasi Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Rencana pelepasan aset KS yang lahannya dipinjam pakai untuk Kantor Pemkot dan DRPD Cilegon, belum ada ujungnya. Hal ini pun mendapat sorotan dari Anggota DRPD Kota Cilegon.

Anggota DPRD Cilegon, Rahmatulloh mengatakan, masalah pelepasan lahan KS kepada Pemkot sebenarnya sudah lama mengemuka. Menurut politisi Partai Demokrat ini, jika masalah tersebut dibahas intens diujung kepemimpinan Walikota sebelumnya, Edi Ariadi berlanjut di kepemimpinan Walikota baru, Helldy Agustian, bukanlah hal yang dianggap baru. Karena masalah tersebut sudah mencuat sejak Kota Cilegon berdiri. Bahkan selama 20 tahun dengan pergantian sejumlah kepala daerah, masalah tersebut masih juga tidak terselesaikan.

“Tanggung jawab ini mestinya kepala daerah yang lama-lama yang sudah 20 tahun menjabat. Nah 20 tahun mereka menjabat, kenapa tidak menyelesaikan aset. Bicaranya jangan sekarang, saat ditekankan oleh KPK,” ujarnya dikonfirmasi, Selasa (9/3/2021).

Baca : KPK di Cilegon, OPD ‘Curhat’ Soal Pelepasan Aset KS Hingga PSU Pengembang Bermasalah

Rahmatulloh yang juga anggota Komisi III cukup heran di kepemimpinan walikota sebelumnya bukannya masalah pelepasan aset KS diselesaikan cepat. Tetapi Pemkot disisi lain malah membangun Gedung Setda Enam Lantai di area Kantor Pemkot yang notabene lahannya masih milik KS dan berstatus pinjam pakai.

Semestinya, kata dia, pelepasan aset bisa lebih didahulukan bukan malah membangun gedung baru yang proyeknya menyedot anggaran fantastis.

“Itu (lahan Kantor Pemkot Cilegon) di pinjam pakai, diguna pakai. Yang namanya pinjam pakai itu tidak boleh mendirikan bangunan diatasnya. Bangunan diatas lahan milik orang lain, dibangun dengan APBD. Apalagi sekarang itu dibangun Gedung Setda baru. Mereka kan tahu aturan itu. Harusnya kalau mau menyelesaikan, selesaikan dahulu (pelepasan aset), tertibkan dulu,” tuturnya.

Heran Rahmatulloh bukan saja kepada Pemkot tetapi juga ditujukan kepada KS. Menurutnya, KS selama ini dinilai tidak terbuka menyikapi niat Pemkot yang ingin mendapatkan lahan tersebut secara transaksional.

Baca juga  Empat Kecamatan di Cilegon Berpotensi Terjadi Pergerakan Tanah, Ini Wilayahnya

KS, kata dia, ada kesan ingin melakukan barter dengan aset pemkot yang lain. Di mana sunter isu beredar niat KS melepas aset dilakukan dengan cara menukarnya dengan lahan Pelabuhan Warnasari.

“KS kita minta juga harus terbuka juga. Apakah lahan itu mau dengan pembayaran atau mereka ingin hitung-hitungan dengan yang lain. Tapi kalau masih bersikeras, tidak akan ketemu. Buat apa mereka sekolah tinggi-tinggi kalau ini nggak selesai-selesai. Kalau tidak mampu, mending mundur dari BUMN,” tegasnya.

Dia menyatakan, hadirnya KPK menfasilitasi penyelesaian masalah aset tersebut semestinya bisa benar-benar dijalankan dengan baik kedua pihak. Rekomendasi KPK itu dimintanya jangan diabaikan tetapi KS bisa kooperatif.

“Kalau lembaga super power sudah mengisntruksikan ke satu perusahaan bumn dan pemerintah kota, masak nggak nurut.
Masak sudah ada penegasan, aset diminta untuk ditertibkan, kok masing ngengkeng. KPK kan sudah turun gunung, sudah bagus.
Jadi jangan ngengkeng, jangan ngeyel. Kooperatif lah,” paparnya.

Di 2021 ini, kata dia, seluruh pihak baik Pemkot maupun KS sudah harus bekerja cepat untuk kepentingan masyarakat. Tidak lagi berkutat dengan persoalan aset.

“Ini sudah 2021, move on lah. Kita sudah berpikir ke depan, jangan lagi berkutat di persoalan aset. APBD untuk rakyat, APBD kembalikan untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan publik. Masak APBD hanya ngurusin aset,” bebernya.

Dia pun berharap, di masa kepemimpinan baru Walikota, Helldy Agustian dan Wakil Walikota, Sanuji Pentamarta dapat cepat menyelesaikannya. Meski menurutnya, “Pak Helldy-Sanuji tidak tahu permasalahan ini, mereka hanya terimbas karena pergantian kepemimpinan kepala daerah saja,” paparnya.

Kembali, harapnya, semua pihak diminta dapat bekerjasama dengan baik, Masalah tersebut tidak lagi menjadi berlarut-larut.

Baca juga  Ini Pesan Walikota Cilegon Helldy Agustian untuk PPPK yang Dilantik

“Lebih cepat lebih baik diselesaikan supaya tidak berlarut-larut. Siapapun kepala daerahnya, ini menjadi kewajiban kita bersama menertibkan administrasi yang ada di pemkot. Saya sebagai anggota Komisi III mendukung diselesaikan dengan cepat. Dan pihak terkait baik KS, pemkot difasilitasi KPK, lakukan kesepakatan itu. Kan sama-sama plat merah,” harapnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Cilegon berkesempatan mengundang Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Supervisi dan Pecegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah Banten ke Kota Cilegon, Jumat (5/3/2021). Dalam rapat koordinasi dengan tema Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang digelar di Aula Setda, sejumlah OPD menggunakan kesempatannya untuk melayangkan pertanyaan.

Kepala Inspektorat, Epud Saefudin salah satu yang menanyakan soal rencana aksi rekomendasi KPK kaitan belum terselesaikannya masalah pelepasan aset KS yang lahannya digunakan Pemkot dan DPRD Cilegon.

Ia menyatakan, Pemkot Cilegon pasca penandatanganan nota kesepahaman bersama atau Memorandum Of Understanding (MoU) dengan PT Krakatau Steel (KS) tentang masalah aset tersebut telah menempuh prosedur yang direkomendasikan KPK. Sebagaimana MoU yang diteken serta difasilitasi oleh dan di Gedung KPK pada 27 November 2020 lalu.

Ia menyampaikan, tindaklanjut untuk mendapatkan aset KS tersebut dengan transaksional kini terganjal di meja pimpinan perusahaan BUMD tersebut. Padahal syarat legal opini dari berbagai pihak baik dari Kejagung dan BPKP telah ditempuhnya.

“Jadi draftnya sudah di meja pak Dirut KS. Kita berharap, KPK ada disini bisa membantu kami merealisasikannya,” ujarnya di dalam rapat.

Menanggapi persoalan pemindahan aset KS ke Pemkot, Direktur Korsupgah Wilayah II Banten, Yudhiawan Wibisono mengaku, belum berbicara banyak. Karena perlu mengecek seluruh aspek dari kesepakatan yang dibuat KS dan Pemkot.

“Makanya akan kita kejar dan kita dorong (diselesaikan).  Jadi nanti akan kita bicarakan lebih lanjut dengan KS-nya,” tuturnya. (Ronald/Red)