Pemerintah Kabupaten Pandeglang menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Kabupaten Pandeglang 2021 dari BPK Perwakilan Banten, Rabu (25/5/2022). Foto Istimewa

SERANG, SSC – Untuk keenam kalinya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2021. Dari hasil tersebut dengan demikian Pemkab Pandeglang mendapatkan perdikat WTP 6 kali berturut-turut dari Tahun 2016 hingga 2021.

“Pemerintah daerah selalu menyajikan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, dan alhamdulillah tahun 2021 kita kembali meraih WTP,” ujar Bupati Pandeglang Irna Narulita usai acara penyerahan LHP di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, Rabu (25/5/2022).

Irna mengatakan, capaian yang diraih Pemkab Pandeglang saat ini merupakan hasil kerja keras seluruh aparatur pemerintah dan dukungan dari masyarakat.

Baca juga  Cabuli Anak Pacar Sendiri, Pria di Cilegon Dibekuk Polisi

“Kita diberikan tanggung jawab untuk mengelola keuangan, maka dari itu pengelolaan keuangan ini harus dikelola dengan baik dan transparan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, “ucap Irna.

Irna menjelaskan bahwa WTP bukan prestasi, akan tetapi sebuah tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. “Oleh sebab itu opini WTP ini wajib hukumnya, karena sebagai bentuk penyajian laporan keuangan yang akuntabel, “tutur Irna.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang Udi Juhdi mengapresiasi atas hasil opini WTP yang diterima oleh Pemkab Pandeglang dari BPK-RI Perwakilan Banten.

“Pemkab Pandeglang mendapatkan opini WTP sudah yang keanam kalinya, ini menandakan bahwa laporan keuangan yang disajikan sudah baik serta memenuhi standar akuntasi pemerintahan, adapun jika ada beberapa temuan administratif dalam LHP ini, kami berharap untuk segera ditindaklanjuti, “tuturnya.

Baca juga  Lapas Cilegon Bangun Blok Hunian Baru Tampung Narapidana Beresiko Tinggi

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten Novie Irawati Herni Purnama dalam sambutanya mengatakan pihaknya konsisten dan komitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan Pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel.

“Setelah kami melakukan pemeriksaan secara terinci kurang lebih selama tiga bulan terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, maka, dari hasil pemeriksaan laporan keuangan tersebut, pihaknya berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengelolaan keuangan Pemkab Pandeglang dengan opini WTP, “pungkasnya. (Rizal/Red)