CILEGON, SSC – Ketua Satuan Petugas (Satgas) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon sekaligus Plt Asda II, Aziz Setia Ade meminta agar OPD dapat realistis dalam menetapkan target pendapatan daerah. Hal ini ditekankannya agar kondisi keuangan daerah tidak terjadi seperti Tahun 2024 yang mengakibatkan defisit anggaran.
Aziz mengatakan, dari hasil evaluasi dengan sejumlah OPD penghasil, capaian PAD hingga Juni 2025 sebesar Rp 384 miliar. Angka itu baru tercapai 37 persen dari target yang ditetapkan Rp 1.030 triliun.
Aziz mengungkapkan, dari target pendapatan daerah Rp 1.030 triliun, 82,7 persen diantaranya merupakan target pajak daerah atau sebesar Rp 852 miliar. Untuk target retribusi daerah ditetapkan 12,6 persen atau kurang lebih Rp 130 miliar. Sementara target pendapatan hasil pengelolaan kekayaaan yang dipisahkan ditetapkan 2,54 persen atau Rp 26 miliar dan pendapatan lain-lain yang sah 2 persen atau sebesar Rp 21 miliar.
Aziz mengungkapkan, target pajak daerah merupakan yang target yang paling tnggi dari pendapatan daerah yang lain. Maka dari itu, pencapaiannya menjadi konsentrasi pihaknya untuk melakukan pemantauan.
“Paling tinggi adalah pajak daerah, itu ada Rp 852 miliar, itu yang yang harus kita konsen pemantauannya. Untuk pajak daerah itu terealisasi itu sebesar 39 persen, Rp 337,6 miliar itu bagus. Untuk retribusi daerah itu baru 14,4 persen kurang lebih Rp 18 miliar. Pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan Rp 69 miliar. Kemudian pendapatan lain-lain yang sah, 46 persen,” ucap Aziz ditemui usai Rapat Evaluasi OPD dengan Satgas PAD di Pemkot Cilegon, Senin (16/6/2025).
Aziz juga mengungkapkan, dari hasil evaluasi tadi, ada beberapa OPD yang harus menyesuaikan target. Penetapan target dimintanya harus realistis. Ia pun mewanti-wanti, jangan sampai pencapaian PAD tahun ini seperti 2024 yang mengakibatkan defisit anggaran.
“Jangan sampai pasang target tinggi, tapi tidak tercapai. Konsekusensinya jangan terulang kembali seperti 2024 lalu, defisit dan sebagainya,” ungkapnya.
Selain menekankan agar target PAD ditetapkan realistis, kata Aziz, pihaknya juga meminta agar OPD dapat terus menggali potensi. Seperti mengoptimalkan pendapatan pajak parkir atau retribusi parkir.
“Ada bebeapa peluang yang kita gali potensinya. Termasuk,contohnya, parkir yang tersebar di Cilegon, yang tidak ditangani Dishub, dikelola waga setempat tapi tidak dipungut retribusi atau pajak. Kita akan berlakukan, keluarkan izinnya, pengelolaan parkirya. Contoh misalnya dibeberapa titik yang dikelola masyarakat setempat. Kita optimalkan masyarakat unutk mengelola parkir, tapi kita kenakan juga pajaknya. Supaya bisa mengelola parkirkan, harus izin nanti Dishub mengeluarkan izin, kita permudah,” ungkapnya.
Aziz juga meminta agar OPD dapat lebih mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD). Pihaknya ke depan akan menginventarisir BMD untuk memaksimalkan pemanfaatannya.
“Ada (gali potensi pemanfaatan BMD). Potensi itu terkait pendapatan lain-lain yang sah, terkait pemanfaatan barang-barang milik daerah. Kita akan inventarisir, barang-barang milik daerah ada apa saja, dimana saja dan sudah dimanfatkan siapa saja. Kalau untuk retribusi kurang, tapi untuk pemanfaatan barang milik daerah, tergantung nanti kita bisa menghadirkan investor untuk memanfaatkan barang milik daerah tersebut,” pungkasnya. (Ronald/Red)
