CILEGON, SSC – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Cilegon, Sarbudin Sitorus memberi kritikan menohok kepada Pemerintah Kota Cilegon terkait serapan anggaran pada Semester I Tahun 2026 yang belum mencapai setengah dari target.
Diketahui pada rangkuman pemberitaan sebelumnya yang dimuat Selatsunda.com, serapan anggaran belanja daerah Kota Cilegon di Semester I Tahun 2026 belum mencapai 50 persen. Anggaran belanja baru terserap 38,47 persen atau mencapai Rp 770 miliar.
Sementara, realisasi pendapatan Semester I juga belum 50 persen. Realisasi pendapatan baru mencapai 40 persen. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai Rp 392 miliar atau 37 persen dari target Rp 1,030 triliun. Sementara pendapatan transfer mencapai Rp 399 miliar atau 44,08 persen dari target Rp 905 miliar.
Menurut Sarbudin, serapan anggaran masih sangat rendah. Hal itu terjadi karena OPD tidak benar-benar menjalankan perencanaan yang telah disusun.
“Bahwa hasil capaian Semester I APBD Tahun 2026 ini masih sangat rendah, dikarenakan kurang tertibnya semua OPD. Capaian saat ini semestinya kita sudah penuh 50 persen, tetapi sampai saat ini masih 30-an persen,” ungkapnya, Rabu (29/7/2026).
Ia menyatakan, tidak tercapainya target baik realisasi pendapatan daerah dan serapan belanja daerah karena OPD kurang agresif. Salah satunya terkait retribusi parkir yang semestinya bisa mengerek pendapatan asli daerah (PAD).
“Jadi disini, kurang aktifnya OPD untuk mencapai target PAD kita ini. Contohnya parkir yang masih semrawut, segala macam, maih banyak hal-hal yang harus pencapaian target di OPD harus dikerjakan dengan baik. Jadi tentunya semua regulasi sistem yang dibuatkan sudah harus dijalankan dengan baik,” ucapnya.
Menurutnya, retribusi parkir di Cilegon punya potensi besar. Namun pencapaiannya saat ini masih jauh dari target. Pemkot Cilegon semestinya bisa berkaca dari daerah lain di mana retribusi parkir memberikan kontribusi yang besar untuk PAD.
Ia memproyeksikan retribusi parkir Cilegon dapat mencapai Rp 500 juta per tahun jika dikelola dengan baik. Tetapi jika aturan masih serabutan, Ia menilai, target akan meleset.
“Begitu banyaknya parkir di Cilegon kita masih sampai Rp 200 juta saja belum ada pencapaian. Tetapi kalau saya lihat di Pasar Kelapa (Blok F), Pasar Baru (Kranggot) dan parkiran lain, kecuali jalan provinsi bukan ranah kita. Menurut saya, pencapaian harusnya bisa seperti daerah lain, dari parkir itu sangat bisa memberikan kontribusi untuk PAD kita,” tuturnya.
“Jadi semestinya, saya mengatakan sekitar Rp 500 juta bisa di dapat, kalau dikelola dengan baik. Namun dengan aturan yang masih serabutan, sehingga terjadi hal-hal seperti itu. Inilah yang mengakibatkan pencapaian PAD kita rendah sekali,” sambungnya.
Selain itu, kata Sarbudin, Pemkot juga dinilai masih lambat dalam mencapai target dana bagi hasil (DBH) dari Provinsi berupa pajak kendaraan bermotor. Semestinya pajak kendaraan motor ditargetkan sudah mencapai 70 persen namun saat ini masih 40 persen.
“Nah ini kinerja dari OPD ini kurang cepat, dan juga hubungan dengan Provinsi kurang jalan,” paparnya.
Sarbudin juga menyinggung soal serapan anggaran yang rendah. Menurutnya sistem sebenarnya sudah tersedia mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pekerjaan. Namun kinerja OPD dinilai belum optimal. Sehingga timbul pelaksanaan lelang pekerjaan menjadi lambat.
“Saya bilang tadi, kinerja OPD ini belum tertata dengan baik. sistem sudah ada, tetapi pada saat pelaksanaan sistem itu kurang edukasi sehingga hal ini (lelang pekerjaan lambat) pasti akan muncul,” tuturnya.
Ia sepakat agar Walikota Cilegon dapat menatar kembali OPD. Itu semua agar kinerja OPD menjadi efektif. Sehingga baik serapan anggaran dan realisasi pendapatan dapat tercapai.
“Saya setuju, beliau yang langsung mengedukasi semua jajaran OPD-nya untuk bekerja lebih aktif, lebih efektif, sehingga pencapaian PAD tercapai sesuai dengan harapan kita. Apalagi sekarang dari pusat ada efisiensi, sangat berpengaruh saat ini. Belum lagi permasalahan sebelumnya yang harus ditutupi oleh eksekutif. Terus kemudian dengan adanya efisiensi juga,” terangnya.
Ia juga menyentil tidak tercapainya target karena sebagaian kepala OPD masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Meskipun penetapan kepala OPD hak prerogatif Walikota namun kepala OPD definitif harus disegerakan.
“Ini harus disegerakan. Kenapa tidak harus cepat-cepat, kenapa harus digantung seperti itu, meskipun kewenangan Pak Walikota,” pungkasnya. (Ronald/Red)
