CILEGON, SSC – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama dengan Wakil Ketua I DPRD Cilegon Hasbi Sidik, Wakil Ketua II DPRD Cilegon, Nohroutul Uyun, Komisi I, III, IV, Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cilegon, staf BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah) dan Staf Ahli Walikota Cilegon.
Dalam hearing ini, terungkap jika 13 tenaga ahli yang diangkat oleh Walikota dan Wakil Walikota, Helldy Agustian-Sanuji Pentamarta berpotensi menjadi temuan BPK (Badan Pemerikza Keuangan). Hal ini dikatakan oleh Anggota Komisi IV Erick Rebiin.
Lebih jauh, Erick menegaskan hal itu karena pada APBD Reguler 2021 tidak terdapat pengajuan pengangkatan 13 tenaga ahli. Ia meminta agar saran yang disampaikan dapat digubris. Jangan sampai jika diabaikan malah menjadi temuan BPK.
“Jadi sebelum jadi temuan, cobalah Walikota Cilegon, Helldy Agustian memikirkan kembali kebijakan yang bisa masuk akal. Kalau kita sudah ingatkan tapi walikota tidak menghiraukan masukan kami (DPRD) yah sudah. Nantinya kami tidak akan mau jika itu jadi temuan BPK,” ujarnya kepada Selatsunda.com usai hearing, Senin (3/5/2021).
Pengangkatan tiga belas tenaga ahli tersebut, kata Erick tidak perlu dilakukan. Semestinya, Walikota Helldy bisa memanfaatkan tenaga honorer atau TKK.
Jangan, lanjutnya, pengangkatan itu malah mengasumsikan Pemkot kekurangan tenaga. Padahal SDM yang ada di OPD lebih mumpuni karena perpanjangan tangan kepala daerah.
“Seharusnya Pak Walikota Cilegon (Helldy Agustian memanfaatkan tenaga-tenaga honorer dan TKK untuk dijadikan tenaga ahli. Jangan seakan-akan kita (Pemkot Cilegon) ini kekurangan tenaga. Padahal kalau kita bisa manage dari seluruh OPD bisa mereka untuk dijadikan tenaga ahli. Jangan hanya memaksakan dan menggeser anggaran hanya untuk membayar honor mereka (Tenaga Ahli)?,” kata Erick.
Senada dengan Erick, Anggota Komisi IV Rahmatulloh meminta agar kebijakan pengangkatan tenaga ahli harus menggunakan dasar hukum yang jelas. Dasarnya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Menurut dia, Pemkot Cilegon saat mengambil kebijakan masih tampak bingung dengan cantolan hukumnya. Penetapan melalui SK Walikota dinilainya masih belum matang.
“Kita usulkan cantolan hukum yang lain mereka bingung. Berartikan kajiannya masih belum matang,” ujar Rahmatulloh.
Oleh karena itu, ia menyarankan agar Pemkot Cilegon untuk lebih teliti merekrut tenaga ahli.
“Jangan sampai dikemudian hari, waktunya enggak seberapa, uangnya gak seberapa, tapi mereka jadi pesakitan. Kita mengimbau saja kepada mereka. Kalau mereka memaksakan diri yah silahkan saja, yang penting mereka sudah yakin cantolannya yah silahkan gunakan, jalankan,” tuturnya.
Selain itu, Rahmatullah juga mempertanyakan rencana anggaran yang akan digunakan untuk memberikan honor untuk ketiga belas tenaga ahli tersebut.
“Honornya saja masih bingung, engga tahu berapa, BPKAD tadi bilang enggak tahu honornya berapa, nunggu dari Bagian Umum Setda dulu. Berarti kan engga ada kajian cantolannya apa, honornya berapa perorang, tugasnya job deskripsinya juga apa,” tegasnya.
Anggota Komisi III DPRD Cilegon lainnya, Subhi S Mahad juga memiliki pandangan yang sama. Menurutnya perlu ada kajian yang lebih mendalam sehingga tenaga ahli yang direkrut tidak memunculkan masalah, terutama persoalan hukum.
“Kita intinya mendukung rekrutmen Tenaga Ahli itu, karena kita memiliki semangat yang sama, kita ingin bersinergi tapi jangan lantas menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Cilegon Beatrie Noviana membantah, jika 13 tenaga ahli walikota diangkag tanpa dasar hukum. Pengangkatan berbeda acuan dasar hukum dengan yang disebutkan DPRD. Pengangkatan ini berdasarkan Permendagri Nomor 134 tahun 2018, tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah.
“Pembentukan tenaga ahli tersebut mengacu pada Permendagri Nomor 134 tahun 2018. Semua cantolan hukumnya sudah jelas. Karena sudah jelas cantolan hukumnya, jadi kami diperbolehkan untuk merekrut tenaga ahli,” tegas Beatrie.
Namun demikian, Beatrie mengakui jika pembentukan tenaga ahli tersebut belum tertuang dalam rencana kerja daerah Kota Cilegon 2021.
“Dibentuk dulu tenaga ahlinya. Kemudian masalah perencanaan penganggarannya, kami sudah melalui kode rekening BPKAD,” paparnya. (Ully/Red)
