Dokumen Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Banten Tahun 2017. (Foto Dokumentasi)

CILEGON, SSC – Rencana Pemerintah Kota Cilegon mendapatkan persetujuan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Banten dari Gubernur Banten, Wahidin Halim untuk kepentingan pembangunan Pelabuhan Warnasari tampaknya tak berjalan mulus. Pasalnya dalam pertemuan di Provinsi Banten, Selasa (27/8/2019), pembahasan mengenai RIP Banten belum bisa langsung disetujui karena beberapa alasan.

Walikota Cilegon, Edi Ariadi mengungkapkan, Pemprov Banten pada dasarnya membantu Pemkot mengurus terkait pemenuhan RIP sebagai salah satu persyaratan dokumen yang harus dipenuhi PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) membangun Pelabuhan Warnasari. Hanya saja saat RIP dalam proses persetujuan, pihaknya meminta agar dapat diberikan rekomendasi khusus untuk Pelabuhan Warnasari.

“Prinsipnya provinsi membantu kita. Makanya saya minta (rekomendasi) walaupun (RIP) itu dalam proses. Ternyata warnasari itu tidak termasuk dalam reviewnya KSOP. Jadi nggak ada masalah karena tidak ada perubahan,” ujar Edi ditemui awak media di kantornya.

Edi mengakui, rekomendasi yang diminta tersebut masih akan dibahas lebih lanjut sebagaimana adanya saran dan masukan yang disampaikan KSOP Banten dalam pertemuan tersebut. Karena RIP bukan hanya menyangkut dokumen pembangunan Pelabuhan Warnasari saja tetapi juga menyiratkan kepentingan pelabuhan umum dan TUKS lain yang ada di Banten.

“Memang dalam satu surat (Pengajuan Persetujuan RIP Banten) oleh KSOP itu, tidak hanya PCM. Ada Chandra Asri, Jababeka, ada juga Indonesia Power. Ketika mau parsial PCM, ada masukan lagi dari KSOP. Nah nanti dikomunikasikan seperti apa dengan Kementerian, Direktorat Jenderal. Kalau begini okay nggak, nanti saya fasilitasi lagi,” sambungnya.

Untuk diketahui, RIP Banten dikeluarkan pada 23 Januari 2017 dengan dasar Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 110 Tahun 2017. RIP kemudian direvisi atas usulan perencanaan, pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Umum dan TUKS yang ada di wilayah Banten. RIP sendiri menuangkan tentang pedoman perencanaan, pembangunan dan pengembangan seluruh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Pelabuhan Umum dan TUKS.

“Ketika ini melihat ada 5 BUP yang diminta dalam RIP itu sementara kita juga termasuk didalamnya, dan tidak ada perubahan, saya minta partial untuk PCM nggak masalah. Tapi KSOP yang agak ini, lima-limanya dalam satu surat itu disetujui, direkom,” tutur Edi.

Sementara, Direktur Utama PT Pelabuhan Cilegon Mandiri, Arief Rivai Madawi menjelaskan, rencana tentang pembangunan pelabuhan warnasari sebenarnya telah tertuang dalam RIP yang dikeluarkan sebelumnya. Pelabuhan warnasari sudah masuk dalam RIP juga karena mendapat rekomendasi dari Gubernur, Rano Karno kala itu. Adapun jika saat ini RIP direvisi, kata dia, tidak begitu menyangkut tentang kepentingan Pelabuhan Warnasari. Revisi lebih dititikberatkan pada kepentingan BUP dan TUKS lain.

“Itu karena ada perubahan rencana saja dari masing-masing BUP seperti Pelindo, Jababeka, Wilmar. Itu perubahan – perubahan yang baru. Kalau kita tidak, masih dengan RIP yang masih berlaku,” paparnya.

Dengan dasar tersebut sambil menunggu proses RIP disetujui Gubernur Banten, harapnya, rekomendasi dapat diberikan kepada pihaknya. Tidak lain maksud permintaan rekomendasi tersebut agar Pelabuhan Warnasari dapat cepat terbangun.

“Perencanaan RIP kan secara keseluruhan, itu kan kajiannya, mana yang berubah, mana yang tidak, kan gitu lho. Kalau (Pelabuhan Warnasari di RIP) itu tidak ada perubahan, saya kira hanya perlu rekomendasi saja. Menegaskan bahwa PCM sesuai dengan RIP yang dibahas,” terangnya.

“Insya Allah, mudah-mudahan dari provinsi Banten, Gubernur sangat memberikan satu dukungan. Dalam waktu dekat ini, Pak Dirjen sejalan dengan cita-cita kita dalam membangun warnasari,” sambung Arief. (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here