Wakil Ketua Bapemperda pada DPRD Kota Cilegon Rahmatulloh mengembalikan usulan Raperda BLT kepada Ketua Komisi IV DPRD Cilegon Erik Airlangga di Kantor DPRD, Rabu (11/11/2020). Foto Elfrida/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Industri yang diajukan oleh Komisi IV dikembalikan oleh Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kota Cilegon. Dikembalikanya usulan Raperda BLT tersebut, karena beberapa naskah akedemik perlu perbaiki kembali.

Ini terungkap dalam hasil rapat Dengar Pendapat Bapemperda dengan Komisi IV DPRD Kota Cilegon di Ruang Rapat DPRD Cilegon, Rabu (11/11/2020).

Wakil Ketua Bapemperda pada DPRD Kota Cilegon Rahmatulloh meminta usulan raperda inisiatif dari Komisi IV dapat direvisi kembali dengan baik. Ini bertujuan agar raperda yang ditujukan untuk mengatur bantuan dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) tidak bisa dibahas.

Baca juga  Sulit Belajar Dirumah, Dindik Serang Siapkan Program Klinik Belajar di Sekolah

“Raperda usulan ini kami kembalikan lagi agar bisa di revisi. Atau bisa saja, ada usulan raperda inisiatif lainya yang mereka miliki,” kata Rahmatulloh kepada awak media di ruang rapat DPRD Cilegon.

Rahmatulloh mengungkapkan, dengan dikembalikanya usulan raperda tersebut, diharapkan tidaknya tumpang tindih dengan adanya Undang-Undang yang berkaitan dengan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) yang sudah ada aturannya dari pemerintah pusat.

“Jangan adanya tumpang tindih dalam hal ini. Karena itu, naskah usulan raperda kami kembalikan lagi agar mereka (Komisi IV) dapat merevisi usulan naskah akademik tersebut,” ungkapnya.

Masih kata Rahamtulloh, rapeda BLT yang diusulkan oleh Komisi IV DPRD diperkirakan tidak bisa akan rampung tahun ini. Mengingat ada 11 raperda lainnya yang bersamaan dibahas DPRD.

Baca juga  Cerita Pelipat Kertas Suara Pilkada Cilegon: Lumayan Buat Dapur Bisa ‘Ngebul’

“Ini kan sudah akhir tahun, bisa saja dimasukkan lagi dalam Properda (Program Peraturan Daerah),” terangnya.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi IV DPRD Kota Cilegon Erik Airlangga mengatakan, meski usulan raperda dikembalikan, pihaknya akan mengusulkan raperda lainya agar bisa dijadikan perda.

“Kita juga akan mengajukan kembali dua Raperda untuk masuk dalam Properda 2020 yaitu tentang Perlindungan Pengusaha Lokal dan Raperda tentang Perlindungan Hukum Bagi Keluarga Tidak Mampu,” pungkasnya. (Ully/Red)