Walikota Cilegon, Edi Ariadi bersama jajaran forkopimda melakukan razia tempat hiburan malam di Kota Cilegon, Minggu (18/10/2020). Foto Elfrida Ully/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Walikota Cilegon bersama dengan unsur Forkopinda (Forum Pimpinan Kepala Daerah) Kota Cilegon kembali melakukan razia tempat hiburan malam (THM) di sekitar Jalan Lingkar Selatan (JLS) dan jalan protokol Kota Cilegon.

Pantauan Selatsunda.com di lokasi, razia digelar pada pukul 00.00 WIB. Razia ini dibagi atas tiga titik, yaitu, Walikota Edi memimpin sidak di jalan pusat protokol, Ketua DPRD, Endang Efendi di JLS,  Dandim 0623 Cilegon Letkol Inf Ageng Wahyu Romadhon bertugas di wilayah Merak.

Dalam razia, tidak ada tempat hiburan yang buka atau petugas nihil hasil. Disinyalir razia tersebut telah bocor.

Walikota Cilegon Edi Ariadi mengaku razia tempat hiburan malam kali ini nihil hasil. Ada indikasi razia dibocorkan oknum petugas Satpol PP.  Pihaknya pun akan mencari tahu hal tersebut.

“Siapa nanti yang membocorkan itu yang harus saya cari tahu, dari Pol PP atau dari siapa, itu harus saya cari tahu,” kata Edi di Halaman Kantor Walikota Cilegon usai razia, Minggu (18/10/2020) dini hari.

Secara tegas apabila ada oknum petugas Satpol PP membocorkan razia ini, ia tidak akan segan – segan menurunkan pangkat.

Baca juga  Begini Cara Dinas Perpustakaan Kota Serang Atasi Parkir Sembarangan!

“Ya itu nanti kita lihat, katanya sih ada. Nanti kita panggil deh, turun pangkat kek atau apalah kalau memang dia terbukti,” ungkapnya.

Kata Edi, razia semestinya tidak bocor. Ia menduga banyak THM tutup ketimbang razia sebelumnya karena telah mendapat informasi razia sebelum pelaksanaan.

“Kan bisa operasi silent, jangan ramai – ramai. Jam 21.00 WIB rapat di sini , ngumpul di sini, jam 00.00 WIB baru keluar. Ini enggak, sengaja ngumpul apel, mau arahan, mau sweeping sana sini. Ya di dengar mereka lah,” kata Edi.

Edi juga mempertanyakan, hasil razia yang nihil ini tidak sebanding dengan anggaran yang disediakan pemerintah untuk kegiatan pecegahan Covid-19 (Virus Corona) ini. Anggaran semestinya sesuai dengan outputnya.

“Enggak ada hasilnya, uang operasi habis kan gitu, tapi mana outputnya, mana yang ditutup, kan belum ada,” pungkasnya.

Sementara Kepala Dinas Satpol PP Kota Cilegon Juhadi M Syukur tak menampik ada dugaan anggotanya membocorkan razia.
Ia mengaku kerap tegas kepada anggotanya yang nakal. Seperti pada 2019 lalu, dua anggotanya yang melanggar aturan ASN telah diproses Satpol PP ke BKPP.

Baca juga  DPRD Cilegon Desak Dinas Perhubungan Selesaikan Masalah PJU Mati

“Memang ada dua pegawai kami berinisial AN dan SP yang menjabat sebagai pelaksana di Dinas Satpol PP. Kedua nama ini sudah kami layangkan ke BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan) Kota Cilegon di 2019 lalu. Hingga tahun ini pun belum ada tindak lanjut apapun dari BKPP. Dua oknum pegawai ini memiliki peran masing-masing. Di mana AN juga bekerja di salah satu tempat hiburan malam sekaligus pegawai di Dinas Satpol PP. Sementara untuk SP yang selalu membocorkan razia. Kedua nama ini sudah saya serahkan ke BKPP pada 2019 lalu. Namun hingga tahun ini belum diproses oleh BKPP,” ujar Juhadi.

Lanjut Juhadi, hingga saat ini kedua pegawai yang melanggar disiplin tersebut masih bekerja di Dinas Satpol PP dan tetap menerima penghasilan dari Pemkot Cilegon.

“Sampai sekarang masih tetap bekekerja. Dan sudah bukan kami lagi untuk urusan tersebut. Karena kami sudah serahkan BAP kedua pegawai ini ke BKPP maupun Pak Walikota. Apakah mau di pecat,” pungkasnya. (Ully/Red)