Wakil Ketua Informasi Publikasi dan Litbang, Nanang Suryana (kiri). Korlap Nasional Aksi Omnibus Law, Puji Santoso (kanan) saat ditemui di Sekretariat Serikat Pekerja Nasional, Kota Serang Baru, Senin (24/8/2020). Foto Rizkoh/Selatsunda.com

SERANG, SSC – 1.000 pekerja asal Kota Serang yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) akan menggelar aksi unjuk rasa menolak Ombibus law dan RUU Cipta Kerja di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Wakil Ketua Informasi Publikasi dan Litbang, SPN, Nanang Suryana mengatakan, pihaknya akan mengirimkan minimal 5.000 massa aksi asal Banten. Masing-masing dari 1.000 pekerja Kota Serang, 1.000 pekerja Kabupaten Lebak, 1.000 pekerja Kota dan Kabupaten Tangerang, dan 2.000 pekerja Kabupaten Serang. Kota Cilegon tidak masuk dalam daftar, karena SPN belum mempunyai anggota di sana.

“SPN ada di tiga Provinsi, yaitu Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Masing-masing Provinsi minimal mengutuskan 5.000 masa aksi. Hingga hari ini sudah lebih dari 16.000 ribu masa aksi yang daftar,”kata Nana saat ditemui di Sekret SPN, Senin (24/8/2020).

Masa aksi yang ikut kebanyakan berasal dari buruh industri, SPN belum memiliki anggota di Kota Cilegon, sehingga jika kemungkinan pekerja asal Kota Cilegon besok ikut, bukan berasal dari SPN. Untuk teknis keberangkatan dikembalikan pada masing-masing daerah, dan langsung bertemu di lokasi titik kumpul yaitu Gedung DPR RI.

Baca juga  Teken MoU, Kejari Cilegon Kawal Kredit Macet Milik BJB

Saat di wawancarai lebih lanjut, pihaknya tidak bisa menjelaskan lebih spesifik aksi menolak Omnibus Law dan RUU Cipta Kerja esok hari, sehingga hanya secara global yang bisa disampaikan kepada Selatsunda.com

Aksi tersebut di komandoi oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menaungi 9 serikat buruh di Indonesia. Korlap Aksi Nasional KSPI, Puji Santoso memperkirakan, akan ada 43.000 masa aksi yang akan menolak Omnibus Law, besok. Angka ini masih akan bertambah, mengingat tidak hanya KSPI yang menolak Omnibus Law, seperti pekerja yang tidak berserikat, dan mahasiswa kemungkinan turut hadir.

“43.000 ribu itu estimasi masa aksi dari KSPI, biasanya angka itu turus bertambah karena mahasiswa ikut, atau pekerja yang tidak berserikat,” kata Puji Santoso.

Baca juga  Lahan Kuburan di Cilegon Bisa Tampung 700 Jenazah Pasien COVID-19

Isu yang diangkat masih sama pada isu sebelumnya, yaitu dampak Omnibus Law dan RUU Cipta Kerja bagi masyarakat khusus nya pekerja. “Kalau kami membaca dari sudut pandang pekerja, Omnibus Law dan RUU Cipta Kerja ini akan merugikan pekerja sebab, nanti akan ada sentralisasi. Sehingga keputusan Pemerintah Daerah akan di putuskan pada Pemerintah Pusat seperti perizinan strategis, minerba, lingkungan, dan sebagainya,” tambahnya.

Persoalan gaji dalam Omnibus Law, lanjutnya, perusahaan bisa memberikan gaji di bawah upah minimum daerah. Cita-cita hidup sejahtera bagi masyarakat akan sulit di capai. “Sedangkan kehidupan sejahtera dan rasa aman bekerja itu seharusnya sudah dijamin Negara,” tandasnya. (SSC-03/Red)