Ilustrasi (fotografis Selatunda.com)

CILEGON, SSC – Kantor Pemerintahan Kota (Pemkot) Cilegon menjadi klaster baru setelah muncul kasus ASN terpapar Covid-19. Hal ini menjadi perhatian berbagai kalangan termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon.

Salah satu anggota DPRD Cilegon, Qoidatul Sitta mengatakan, persoalan Covid-19 jangan dianggap remeh oleh pemerintah. Ia menyatakan, pemkot dengan adanya kasus ASN terpapar Covid-19 harus cepat mengambil langkah dan tindakan. Salah satunya bergerak cepat untuk menangani kasus tersebut.

Menurutnya, pemkot bisa cepat melakukan penanganan karena anggaran recofusing untuk pencegahan penyebaran Covid-19 telah tersedia.

“Semua anggaran yang sudah tersedia ada tapi tidK dipergunakan oleh mereka (OPD). Dengan kondisi ini, semestinya percepatan anggaran harus cepat dimaksimalkan agar tidak ada lagi klaster baru di sini (Kota Cilegon),” kata Sitta dikonfirmasi Selatsunda.com, Minggu (23/8/2020).

Baca juga  Cerita Pelipat Kertas Suara Pilkada Cilegon: Lumayan Buat Dapur Bisa ‘Ngebul’

Ia menjelaskan, pihaknya pada hearing di Tangerang dengan pemkot sebelumnya juga telah meminta pemkot gencar menginformasikan tentang penanganan Covid-19. Terutama bagaimana masyarakat bisa menjalankan protokol kesehatan.

“Minggu lalu sudah kita tanyakan ke mereka (Pemkot Cilegon) dalam hearing. Tapi sampai masukan kami tidak ditindaklanjuti oleh mereka. Semestinya, Pemkot Cilegon berikan lah pemahaman kepada masyarakat bahaya Covid-19,” jelas Sitta juga seketatis Komisi
IV DPRD Cilegon.

Menurut Sitta, memang ada alasan OPD takut menggunakan anggaran mengedepankan unsur kehati-hatian. Hal itu menurutnya terlalu berlebihan. Karena jika rencana penanganan Covid-19 dijalankan sesuai aturan tidak perlu ditakuti.

Ia meminta agar OPD berkonsultasi dengan aparatur hukum agar penggunaan anggaran bisa tepat sasaran.

Baca juga  Sering Dijadikan Tempat Prostitusi, Kios di Pasar Kepandean Serang Ditata Ulang

“Kehati-hatian sih boleh aja. Tapi kan semua itu sudah diatur. Kenapa harus takut dilakukan jika aturanya sudah jelas. Kalau melabrak aturan jangan dilakukan. Bila perlu, kalau mau digunakan konsultasi dulu ke pihak berwajib (Polres dan Kejari). Oleh karena itu, kami mendesak semua anggaran yang ada segera digunakan segera,” ucapnya. (Ully/Red)