Pelaku UMKM di Kota Cilegon mendapat sertifikat halal. (Foto Dokumentasi Dinas Koperasi dan UMKM Cilegon)

CILEGON, SSC –  Pemerintah Kota Cilegon nampaknya memiliki tugas berat untuk mengedukasi pelaku UMKM yang bergerak dalam pengolahan produk makanan, minuman dan produk lainnya untuk mendapatkan sertifikat halal. Dari sekitar 5.000 pelaku UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Cilegon melansir ada sebanyak 4.500 pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal.

“Dari total 5.000 pelaku UMKM yang terdata di kita (Dinas Koperasi dan UMKM) yang sudah mengantongi sertifikat halal baru 500 UMKM. Sedangkan, 4.500 lagi masih belum mengantongi sertifikat halal,” kata Kasi Pemberdayaan dan Fasilitasi UMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Cilegon Teti Hartati kepada Selatsunda.com ditemui di kantornya, Senin (27/9/2021).

Sejauh ini karena hal tersebut banyak  pelaku UMKM tidak bisa bersaing dengan pelaku yang memiliki sertifikat halal. Seperti UMKM yang belum memiliki sertifikat tidak dapat memasarkan produknya ke ritel modern.

Baca juga  Laka di Tanjakan Maut JLS Kembali Terjadi, Truk Pengangkut Air Mineral Terguling

“Memang sangat sulit berkembang jika kondisinya seperti ini,” tambah Teti.

Kata Teti, memang untuk mendapatkan sertifikat halal tidaklah mudah. Pelaku UMKM sebelum mendaftar harus memenuhi aspek legalitas usahanya.

“Pelaku UMKM harus memenuhi legalitasnya terlebih dahulu, seperti memiliki Nomor Induk Berusaha, izin Produk Industri Rumah Tangga dan arus mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan dari Dinas Kesehatan dan fotocopi KTP,” terangnya.

Kemudian tahapan tidak hanya sebatas mendaftar saja. Nantinya untuk menyatakan halal tidaknya produk, pelaku UMKM akan diverifikasi oleh pihak terkait.

Sejauh ini, kata Teti, pihaknya pada tahun ini hanya bisa menfasilitasi 20 UMKM untuk mendapat sertifikat halal gratis dari dana APBD Cilegon sekitar Rp 50 juta hingga Rp 80 juta. Menurutnya, anggaran tersebut masih terbilang minim.

Baca juga  Bareng-bareng Tanggulangi Pencemaran Laut, KSOP Banten Gagas Pengklasteran Pelabuhan

Namun upaya lain tetap dilakukan. Pihaknya merekomendasikan pemberian sertifikat halal 5 pelaku UMKM disokong anggaran provinsi dan 75 UMKM diakomodir oleh Badan Pelayanan Produk Jaminan Halal (BPJPH) melalui program Sehati (Sertifiat Halal Gratis) dari pemerintah pusat.

“Sebenarnya target kami bisa mengakomodir 1.000 pelaku UMKM di Cilegon bersertifikat. Untuk mendorong itu, kami merekomendasikan 80 pelaku UMKM Cilegon bisa dibantu oleh pusat dan Provinsi Banten,” jelas Teti. (Ully/Red)