Dokumen Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Banten Tahun 2017. (Foto Dokumentasi)

CILEGON, SSC – Institusi pemerintah baik Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI menjembatani pembahasan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Banten antara KSOP Banten dan Pemprov Banten. Hal ini menindaklanjuti permohonan dari sejumlah BUP atas RIP Banten yang belum kunjung diselesaikan oleh Pemprov Banten.

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkatan Laut dan Usaha Pelabuhaan KSOP Banten, Fini mengatakan, rapat mengenai RIP dilaksanakan Kemenko Maritim dan Investasi menindaklanjuti permohonan 5 Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di Banten pada video confererence, beberapa waktu lalu.

“Itu di Pokja IV (Kemenko Kemaritiman). Kalau perkembangannya itu yang menghadiri pak KSOP. Hanya saja pak KSOP menghadiri terkait pengajuan tim BUP, yang terkait rekoemndasi gubernur sjaa. Karena rekomendasi gubernur yang belum dapat sama kita,” ujarnya dikonfirmasi, Belum lama ini.

Dalam pembahasan tersebut, kata Fini, Pusat mempertanyakan apa alasan mendasar dokumen ruang tata wilayah laut itu belum diterbitkan.

“Itu permintaan dari tim BUP yang punya pengembangan disini (Banten). Kalau dari pusat itu, cuman menerima saja. Jadi pusat menanyakan terkait pengembangan Banten itu, kok (pengajuan RIP) dari investor-investor telat, terlambat,” paparnya.

Dalam rapat tersebut, kata Fini, KSOP telah menjelaskan kondisi dan perkembangan terakhir terkait pengurusan RIP. Bahwa dalam menindaklanjuti itu, Kepala KSOP Banten, Victor Vikki Subroto telah menemui Sekda Banten, Almuktabar namun hingga saat ini belum ada kemajuan dan masih menunggu persetujuan.

“KSOP dimintai kegiatan yang sudah dilakukan terkait dengan upaya koordinasi dengan Gubernur Banten (Wahidin Halim). Dijelaskan pak Victor, kita sudah melakukan koordinasi dengan gubernur, yang menemui beliau, pak Sekda (Al Mukabar),” paparnya.

“Progresnya belum ada apa-apa. Karena semua menunggu RIP. Jadi kita sebagai regulator cuman menyampaikan pembahasan ini ke pusat, dan pusat melihat belum ada rekomendasi, jadi belum ada progress,” sambung dia.

Untuk diketahui, pengajuan revisi RIP diajukan KSOP untuk mendapatkan persetujuan kepada Pemprov Banten. Pengajuan revisi tersebut menyangkut adanya pengrmbangan usaha sejumlah Badan Usaha Pelabuhan di Banten baik PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) dengan Pelabuhan Warnasari, Pelabuhan Bandar Bakau Jaya, PT Krakatau Bandar Samudra dengan Pelabuhan Cigading, PT Pelindo II Banten dengan Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan di Kawasan Industri Wilmar di Bojonegara.

Sejauh ini KSOP masih menunggu kebijakan yang akan diambil oleh Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Keputusan akan dibahas dalam rapat berikutnya.

“Mereka akan menindaklanjuti setelah dua minggu rapat pertama kemarin. Sampai saat ini belum ada putusan,” pungkasnya. (Ronald/Red)